Pemerintah Disarankan Gelar Dialog soal Perppu Ormas

Golda Eksa    •    Sabtu, 15 Jul 2017 18:19 WIB
perppu pembubaran ormas
Pemerintah Disarankan Gelar Dialog soal Perppu Ormas
Jimly Ashiddiqie--MI Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah disarankan segera menggelar dialog pascapenerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Tujuannya agar persepsi tentang perppu tersebut tidak bias hingga menimbulkan stigma negatif.

"Sehingga bisa dipahami latar belakangnya bukan berdasarkan atas kebencian terhadap satu golongan, satu kelompok. Tapi ini semata-mata untuk maksud mulia, rasa cinta kemanusiaan, dan rasa cinta Tanah Air," ujar Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie dalam diskusi Ampuhkah Perppu, di Jakarta, Sabtu 15 Juli 2017.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, dialog tersebut sangat penting, terlepas ada plus minus terkait penerbitan perppu. Ia berharap pemerintah sedianya tetap memberikan ruang kepada pihak-pihak yang tidak setuju untuk melakukan perlawanan hukum.

Menurut dia, forum untuk melakukan perlawanan secara hukum terhadap perppu itu ada di MK. Diharapkan MK bisa menerima perppu sebagai objek yudisial review konstitusionalitas, baik dari segi prosedur maupun materinya.

Apabila dalam pelaksanaannya ternyata terjadi pelanggaran HAM atau menimbulkan korban, maka perppu tersebut wajib diuji di MK. Meski demikian, sambung Jimly, MK tidak berwenang untuk memberikan sebuah keputusan, semisal keputusan sela.

"Sebab sebelum diputus final oleh MK, maka perppu ini berlaku. Oleh karena itu harus siap, semua pihak dan pemerintah pun sesudah mengeluarkan perppu ini harus dengan determinasi. Ini yang harus diterapkan," katanya.

Baca: Terlalu Dini Anggap Pemerintah Otoriter karena Perppu Ormas

Jimly mengemukakan, cara menerapkannya yakni dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perppu. Misalnya, wacana membubarkan ormas, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Dalam kasus itu harus dipahami bahwa HTI tetap memiliki hak untuk membela diri dan melawan keputusan yang menurut persepsinya dianggap semena-mena. HTI pun bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke PTUN.

"Mekanisme ini sehat supaya ada keputusan. Jangan ada perdebatan di media sosial yang (menilai) enggak ada keputusan. Kalau di media sosial melebar masalahnya dan muncul persepsi pemerintah otoritarian, diktator," terang dia.

Lebih jauh, imbuh Jimly, era pemerintah Jokowi-JK menyisakan dua tahun masa kerja. Artinya, dalam sistem demokrasi di Tanah Air cara mengukur kesuksesan pemerintahan, seperti mendapat dukungan rakyat atau tidak hanya melalui pemilu dan bukan dikaitkan dengan penerbitan perppu dan diktator.

"Justru dalam sistem demokrasi ini kita memerlukan hadirnya kepemimpinan negara. Jangan biarkan semua orang bebas bablas tanpa kontrol, tanpa kendali, dan orang menyalahgunakan kebebasan dengan bikin organisasi sembarangan," ucapnya.

Baca: Kemendagri: Perppu tak Bidik Ormas Tertentu

Pandangan berbeda disampaikan Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno. Ia memandang cara paling ampuh untuk mengatasi persoalan ormas radikal di penjuru Tanah Air adalah dengan menurunkan babinkamtibmas dan babinsa.

"Karena dengan cara itu biayanya lebih murah, apalagi kalau untuk antisipasi, seperti dokter. Jumlah babinkamtibmas dan babinsa sebanyak 80 ribu orang, dan kalau dibutuhkan biaya Rp2 juta per tahun, maka negara hanya mengeluarkan Rp4 triliun, itu kecil," tutup dia.




(AZF)

Pengamat: Kasus Novanto Terburuk Sepanjang Sejarah Pimpinan DPR

Pengamat: Kasus Novanto Terburuk Sepanjang Sejarah Pimpinan DPR

16 minutes Ago

Zuhro menilai kasus yang menjerat Novanto merupakan kasus terberat yang pernah menimpa pemimpin…

BERITA LAINNYA