Kemendikbud-Ombudsman Sepakat Lanjutkan Sistem Zonasi

Syarief Oebaidillah    •    Sabtu, 15 Jul 2017 16:21 WIB
pendidikan
Kemendikbud-Ombudsman Sepakat Lanjutkan Sistem Zonasi
Ilustrasi. Foto: MTVN.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan (Kemendikbud) bertekad akan tetap melanjutkan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi. Sistem ini diyakini bakal menghilangkan kastanisasi sekolah yang telah terjadi puluhan tahun.

"Sistem zonasi memang baru, di mana siswa wajib diterima pada jarak sekolah terdekat di wilayahnya sehingga tidak ada lagi sekolah favorit karena memang banyak pemburu sekolah favorit. Karena itu semua sekolah harus favorit. Sekian tahun kondisi yang ada menciptakan kastanisasi sekolah. Padahal semua anak bangsa dan sekolah dapat bantuan program pemerintah, maka negara harus berlaku adil agar anak miskin harus bersekolah," kata Mendikdbud Muhadjir Effendy di sela sela acara Anugerah PAUD dan Pendidikan Masyarakat Tingkat Nasional, Bengkulu, Jumat 14 Juli 2014.

Ia menegaskan, tahun depan sistem zonasi tetap berjalan dan pihaknya sedang memetakan sekolah-sekolah yang ada di wilayah zonasi untuk dikembangkan. Itu antinya akan dimatangkan dengan pertemuan para kepala dinas pendidikan dalam evaluasi PPDB 2017/2018.

Mendikbud optimis tiga tahun mendatang sekolah-sekolah yang diberikan fasilitas yang baik dan lebih merata di wilayah zonasi dapat mencetak sekolah yang baik di wilayah terkait.

"Jadi kita memetakan sekolah-sekolah yang akan diberikan program bantuan guna meningkatkan kualitas sekolah yang ada di wilayah zonasi, sehingga sekolah ini menjadi sekolah unggulan pula," tandas Muhadjir.

ORI Sepakat

Ahmad Suedy, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia ( ORI,) sepakat sistem zonasi dilanjutkan dalam PPD mendatang . Namun ia mengingatkan agar hal ini harus di iringi dengan perbaikan fasilitas untuk sekolah-sekolah.

"Zonasi memang belum bisa sepenuhnya dilaksanakan karena ada penumpukan fasilitas sekolah di pusat kota. Zonasu tetap harus dilanjutkan namun mesti disertai pemerataan fasilitas untuk sekolah," kata Ahmad Suaedy saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu 15 Juli 2017.

Baca: Sistem Zonasi bikin Sengkarut PPDB di Tangsel

Senada dengan Mendikbud ,ia mengakui selama ini sudah terjadi kastanisasi sekolah. Karena itu, sistem zonasi ini diharapkan menghapus kastanisasi itu.

Hemat dia, selama ini pendidikan tidak merata, fasilitas sekolah yang baik menumpuk di perkotaan ditambah banyak orang mengejar sekolah favorit.

Menurut dia pihak yang harus melaksanakan perbaikan fasilitas kalangan dinas pendidikan,pemerintah daerah dan Kemendikbud. Fasilitas yang harus ditingkatkan berupa ruang kelas baru, laboratodium, juga peningkatan kualitas guru.

Saat ditanya apa saja perkembangan laporan pengaduan PPDB di Posko ORI, Suaedy mengungkap sementara laporan yang masuk tidak hanya pengaduan sistem zonasi, tetapi juga pengaduan masalah konvensional atau yang sudah terjadi setiap tahun, seperti jual beli kursi dan pemberian jatah anak pejabat

"Juga ada pungutan, sebagian kepala sekolah mengembalikan pungutan dan aebagian lagi dipecat oleh kepala dinas pendidikan setempat," tukas Suaedy.




(AZF)