Plus Minus Kinerja Menteri Susi di Mata Pengamat

Whisnu Mardiansyah    •    Jumat, 14 Jul 2017 17:00 WIB
reshuffle kabinet
<i>Plus Minus</i> Kinerja Menteri Susi di Mata Pengamat
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti--Metrotvnews.com/Intan Fauzi

Metrotvnews.com, Jakarta: Nama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti disinyalir masuk radar reshuffle jilid III Pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu alasannya, banyak nelayan yang meminta dia mundur.

Kebijakan Susi yang tertuang dalam Permen KKP Nomor 2 tahun 2015 dinilai merugikan nelayan soal larangan penggunaan alat tangkap cantrang.

Peneliti Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan, kebijakan tersebut tidak bisa dijadikan alasan mendesak Susi mundur. Ia mencatat ada beberapa capaian positif selama Susi menjabat.

"Ada beberapa catatan. Beberapa kerja di bidang kelautan dan perikanan bisa dikatakan baik," kata Abdul Halim kepada Metrotvnews.com, Jumat 14 Juli 2017.

Baca: Pengamat: Menteri Susi tak Perlu Diganti

Pertama, Susi sukses memerangi praktik illegal Fishing atau pencurian ikan oleh kapal nelayan asing. Ketegasan dan keberaniannya bahkan diakui dan diapresiasi oleh lembaga dunia semisal PBB.

Kedua, menguatkan beberapa regulasi yang bisa memberikan dukungan terhadap masyarakat kelautan dan perikanan agar kesejahteraan mereka tercapai.

"Salah satunya dengan UU nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam," jelas Abdul Halim.

Kemudian, dari beberapa Peraturan Menteri yang dikeluarkannya pun relevan dengan situasi Indonesia saat ini. Agar bisa lebih efektif dan efisien mengelola sumber daya ikan. "Mulai dari pelarangan trol (cantrang), alih muatan ikan di tengah laut," ujarnya.

Meski, begitu kinerja Susi bukan tanpa catatan. Susi dinilai belum tegas terhadap pengawasan pulau-pulau kecil. Salah satunya pembiaran praktek penjualan pulau-pulau kecil pada investor asing.

Lalu, dari sektor industri garam nasional kebijakan Susi dengan membuka keran impor membuat UKM di bidang pergaraman hancur. Ditambah lagi tidak becusnya kinerja aparatur dibawahnya sehingga target yang ditetapkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) di sektor kelautan dan perikanan sulit dicapai.

"Kemudian juga mandat UU nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan Pemberdayaan nelayan belum dilaksanakan. Sebagai contoh pemberian asuransi jiwa dan asuransi usaha," tutupnya.


(YDH)

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

16 minutes Ago

KPK akan tetap menghadapi proses persidangan selanjutnya yang masuk dalam tahap pembuktian.

BERITA LAINNYA