Ketua DPR Serahkan soal Perppu Ormas ke Fraksi

M Sholahadhin Azhar    •    Minggu, 16 Jul 2017 17:02 WIB
perppu pembubaran ormas
Ketua DPR Serahkan soal Perppu Ormas ke Fraksi
Ketua DPR Setya Novanto/MTVN/Adin

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah menyerahkan salinan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas), kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua DPR Setya Novanto menyerahkan sepenuhnya keputusan DPR mengenai Perppu ini ke fraksi partai politik di Dewan.

"Nanti kita lihat. Nanti kita serahkan ke fraksi-fraksi yang bisa menelaah," kata Novanto usai menghadiri peresmian Akademi Bela Negara NasDem di Jakarta Selatan, Minggu 16 Juli 2017.

Novanto mengaku belum mengetahui adanya fraksi yang menolak Perppu Ormas. Namun, ia menegaskan, Fraksi Golkar mendukung penuh keputusan pemerintah mengatur Ormas.

Sebagai ideologi bangsa, Pancasila harus dijadikan pedoman semua pihak, termasuk ormas. Ia menilai wajar negara bersikap resisten dan menindak ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila.

"Tadi sudah dibahas sama bapak Presiden, dan tentu kami sepanjang semuanya itu‎ bahwa ormas harus jangan bertentangan dengan Pancasila jadi ini yang kita harapkan," ucap Novanto.

Sejumlah perwakilan fraksi di DPR menyatakan pendapat soal Perppu. Fraksi Partai Gerindra, PKS dan PAN menyatakan penolakan terhadap regulasi tersebut.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto telah mensosialisasikan Perppu Ormas. Dalam aturan yang diterbitkan pada 10 Juli 2017 itu, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri, sebagai penerbit izin, diberi wewenang membubarkan ormas.

"Terdapat asas hukum Contrario actus,  lembaga mana yang memberikan izin dan mengesahkan maka lembaga itu diberi kewenangan mencabut izin itu," kata Wiranto, beberapa waktu lalu.

Kewenangan mencabut tidak sembarangan. Ormas hanya akan ditindak ketika bertentangan dengan ketentuan saat diberi izin. Seperti melanggar dan tidak sejalan dengan ideologi bangsa atau mengancam kedaulatan NKRI.

Kemenkumham dan Kemendagri bisa menganalisis dan menghitung skala penyimpangan ormas-ormas tersebut. Keputusan membentuk Perppu dilakukan karena dalam UU 17 Tahun 2013 yang mengatur ormas, posisi lembaga pemberi izin sangat lemah.


(OJE)