Revisi UU MD3 Terancam Meleset dari Target

   •    Jumat, 21 Apr 2017 02:30 WIB
uu md3
Revisi UU MD3 Terancam Meleset dari Target
Ilustrasi rapat di DPR. Foto: MI/Mohamad Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sedianya kembali melanjutkan pembahasan revisi Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Kamis 20 April 2017.

Rapat yang molor satu jam itu, sempat berlangsung tertutup namun tidak berapa lama, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa rapat tersebut ditunda.

Supratman mengatakan rapat yang dilaksanakan seharusnya beragenda menyampaikan draf usulan tambahan dari fraksi-fraksi. Sekedar informasi, fraksi yang dimaksud adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ingin menambah dua kursi pimpinan MPR dan DPR menjadi tujuh, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Gerindra ingin menambah kursi pimpinan MPR menjadi tujuuh dan Hanura yang ingin menambah kewenangan DPD RI dan kursi pimpinan lembaga itu. Fraksi-fraksi tersebut mengirim surat meminta agar ada tambahan waktu lagi untuk menyusun draft usulan mereka.

"Karena ini usulan, tidak boleh kita ambil tanpa persetujuan pemerintah. Tadi yang datang Pak Dirjen. Dia tidak bisa memutuskan, jadi harus konsultasi dulu dengan Menteri Hukum dan HAM dan Mendagri. Pak Menteri konsultasi dengan Presiden. Setelah itu tergantung pemerintah siapnya kapan untuk beri jawaban soal itu," ujar Supratman di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menurut dia, usulan tambahan dari fraksi-fraksi tersebut juga akan dilakukan pembahasan internal terlebih dahulu untuk menjadi usulan resmi DPR RI. Soal adanya usulan penambahan jumlah kursi pimpinan dari beberapa fraksi, menurut Supratman, itu juga akan dibahas dalam rapat internal Baleg DPR RI. Dia bilang, usulan itu hanya akan diakomodir bila mendapat persetujuan dari pemerintah.

"Tergantung pemerintah, kalau setuju dan DPR mengusulkan itu terbuka kemungkinan itu (penambahan jumlah pimpinan)," ujar dia.

Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Yandri Susanto mengklaim seluruh fraksi setuju dengan usulan sejumlah fraksi di Baleg DPR RI terkait penambahan jumlah kursi pimpinan di DPR dan MPR.

"Prinsipnya setuju semua. Kan ada tambahan DIM dari PKB, PPP, Hanura dan PKB. Kita perlu bahas itu di tingkat fraksi. Yang jelas penambahan satu kursi pimpinan rasanya tidak mungkin, karena itu yang dipersoalkan. Sepertinya lebih dari satu. Tapi apakah dua atau berapa dan siapa yang jadi pimpinan itu yang belum ketemu," kata Yandri.

Yandri juga mengatakan ada pula usulan hak imunitas dari salah satu fraksi untuk diakomodir di RUU MD3. Namun, saat ditanyakan lebih lanjut, Yandri enggan bicara banyak.

"Mungkin masalah prosedur penguatan saja, seperti pemeriksaan dan pencekalan," imbuh dia.

Wakil Ketua Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo mengakui adanya usulan hak imunitas itu dari fraksi Partai Golkar. Sama dengan Yandri, pihaknya tidak bicara banyak soal usulannya tersebut.

"Itu wewenang anggota dewan, mungkin perlu penjelasan hak imunitas itu seperti apa. Itu nanti dijelaskan oleh UU MD3 ini," kata Firman.

Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai adanya penambahan rumusan dalam revisi Undang-undang adalah suatu hal yang wajar. Usulan penambahan materi itu juga, kata dia, hanya akan diakomodir apabila mendapat persetujuan dari seluruh fraksi dan juga pihak pemerintah.

Lebih lanjut, Arsul menilai sebaiknya RUU MD3 tidak hanya mengakomodir partai tertentu saja, melainkan harus mengakomodir keinginan semua partai. 

"Perubahan UU MD3 ini sebaiknya tidak terkesan hanya mengakomodasi partai tertentu saja, itu harus mengakomodasi keinginan semua partai," ujar Asrul.

Ia juga mengklaim Partai Demkrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak keberatan dengan adanya keinginan sejumlah fraksi yang ingin memberi usulan materi tambahan ke dalam RUU MD3, diantaranya adalah soal jumlah kursi pimpinan di DPR RI dan MPR RI.

"Tidak ada (penolakan dari PDIP). Semangatnya kebersamaan, PDIP hanya minta agar ini secepatnya diselesaikan tidak bertele-tele. Mereka tidak dalam posisi bersikap kaku, bahwa itu (RUU MD3) tidak boleh berubah dan berkembang," tutur dia.

Sementara itu, Anggota Baleg DPR RI dari F-PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan ada kesan sejumlah fraksi ingin mengulur waktu agar RUU MD3 tidak bisa diselesaikan pada masa sidang kali ini. Pihaknya hanya berharap semua fraksi bersedia mengingat komitmen bersama menyelesaikan RUU MD3 di masa sidang kali ini yang akan berakhir di akhir bulan April.

"Kami ingatkan saja, komitmen bersama harus dijaga," pungkas Hendrawan. (MI)


(SCI)