Pemerintah Siap Revisi UU untuk Tindak Ormas Anti-Pancasila

Dheri Agriesta    •    Selasa, 29 Nov 2016 14:53 WIB
ormas
Pemerintah Siap Revisi UU untuk Tindak Ormas Anti-Pancasila
Pengendara melintas di depan mural Garuda Pancasila yang ada di perkampungan warga. Foto: Antara/M Iqbal

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah berencana merevisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Revisi dilakukan agar pemerintah bisa menindak ormas yang kerap berbuat onar dan mengusung paham anti-Pancasila.
 
Pemerintah akan melihat segala faktor sebelum menilai sebuah ormas anti-Pancasila. Seperti aktivitas dan ideologi ormas tersebut.
 
"Semuanya, asasnya, lalu kegiatannya," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Sudarmo di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
 
Sudarmo mengatakan, pemerintah belum menentukan sanksi yang akan diberikan kepada ormas yang terbukti anti-Pancasila. Ada tahapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum sampai pemberian sanksi, mulai dari teguran, peringatan hingga penghentian aktivitas sementara.
 
Sejauh ini pemerintah masih mendalami dan mendata ormas yang ada di Indonesia. Sudarmo mengungkapkan, ada sekitar 250 ribu ormas di Indonesia, baik yang terdaftar ataupun tidak.
 
"Namanya antisipasi kan boleh, lebih bagus sedia payung sebelum hujan ," kata Sudarmo.
 
Revisi UU tentang Ormas menjadi fokus pemerintah saat ini. Sebab, aturan pemberian sanksi terhadap ormas yang melanggar terlalu rumit. "Enggak praktis," kata Sudarmo.



(FZN)