Revisi UU ITE Diharap Turunkan Jumlah Kriminalisasi

Nur Azizah    •    Selasa, 29 Nov 2016 07:14 WIB
informasi
Revisi UU ITE Diharap Turunkan Jumlah Kriminalisasi
Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan. MTVN/Nur Azizah

Metrotvnews.com, Jakarta: Tak sedikit masyarakat yang tersandung Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Mereka telah dilaporkan, diproses hukum, dan ditahan sejak penyidikan.

Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan khawatir tingkat kriminalisasi atas UU ITE semakin tinggi. Maka dari itu, perlu adanya Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Ada lima isu yang akan dibahas dalam RUU ITE. Salah satunya adalah menghindarkan penahanan. Semuel menjelaskan, dalam pasal 27 terjadi perubahan pengurangan hukuman.

"Menurunkan pidana penjara, paling lama enam tahun menjadi empat tahun. Pasal ini terkait dengan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik," kata Semuel di Kantor Kominfo RI, Jalan Medan Merdeka, Senin (28/11/2016).

Pasal 29 tentang pengancaman dengan kekerasan juga akan mengalami perubahan. Semula berlaku hukuman 12 tahun penjara menjadi empat tahun penjara.

Ia menuturkan, manfaat perubahan bagi masyarakat adalah tidak ada penahanan selama proses hukum sampai inkracht. Selain itu, pihaknya juga akan membahas right to be forgotten atau hak untuk dilupakan.

Dalam pembahasan itu, Pemerintah wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan atas permintaan seseorang berdasarkan penetapan pengadilan. "Misalnya, ada video vulgar milik pribadi beredar tidak sengaja. Lalu yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Nah, kewajiban kami itu untuk menghapus video yang sudah beredar," jelasnya.

Isu ketiga yang menjadi pembahasan adalah Pemerintah berperan memberikan perlindungan terhadap konten negatif. Lalu, pembahasan keempat adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstotusi mengenai tata cara intersepsi atau penyadapan.

"Manfaatnya untuk masyarakat adalah melindungi hak asasi masyarakat," imbuh Semuel.

Sementara itu, isu terakhir yang akan dibahas mengenai permintaan penyadapan dari aparat penegak hukum. Semuel menjabarkan, penyadapan bisa dilakukan bila diperlukan untuk kepentingan hukum.

"Kami harap revisi UU ITE ini bisa memberikan keadilan bagi masyarakat. Adanya UU ini untuk mengatur agar transaksi elektronik tidak kaos," pungkas dia.


(OGI)