Pilkada Langsung Pemicu Kepala Daerah Korup

Achmad Zulfikar Fazli    •    Kamis, 20 Dec 2018 18:48 WIB
pilkada serentakpilpres 2019pemilu serentak 2019
Pilkada Langsung Pemicu Kepala Daerah Korup
Ilustrasi. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay.

Jakarta: Sistem pilkada langsung dinilai menjadi salah satu penyebab kepala daerah melakukan korupsi. Sebab, mereka harus merogok kocek mahal untuk menjadi pemimpin di daerahnya.
 
Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan seseorang yang ingin menjadi bupati setidaknya membutuhkan modal Rp30 miliar. Pengeluaran itu dinilai tidak sebanding dengan pemasukan saat mereka terpilih.
 
"Di kampung saya, Tobasa, orang mau jadi bupati itu butuh Rp30 miliar. Sementara gaji bupati itu Rp5 juta sampai Rp10 juta ditambah tunjangan dan dana taktis Rp50juta sampai Rp70 juta per bulan. Bagaimana dia bayarnya (pengeluaran Rp30 miliar)?” kata Trimedya saat peluncuran buku catatan akhir tahun 2018 di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis, 20 Desember 2018.
 
Menurut dia, sistem pilkada langsung harus dipertimbangkan kembali. Termasuk pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka.

Baca: KPK Ingatkan Masyarakat tak Pilih Calon Terindikasi Korupsi

Ketua Setara Institute Hendardi sepakat perlu ada pembicaraan kembali sistem pemilu saat ini. Pihaknya mengaku sedang meriset soal efek dari pemilu langsung.
 
"Saya ingin menyampaikan itu juga kegalauan kami," ujar Hendardi.




(FZN)

Kasus KTP-El, Anggota DPR Markus Nari Ditahan KPK

Kasus KTP-El, Anggota DPR Markus Nari Ditahan KPK

2 weeks Ago

Jakarta: KPK menahan anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari, Senin, 1 April 2019. Markus me…

BERITA LAINNYA