Marak OTT, Ketua DPR Minta KPK Kaji Pilkada Langsung

Anggi Tondi Martaon    •    Senin, 12 Mar 2018 18:57 WIB
berita dpr
Marak OTT, Ketua DPR Minta KPK Kaji Pilkada Langsung
Ketua DPR Bambang Soesatyo. Foto: MI/ Rommy Pujianto

Jakarta: Jelang Pilkada serentak 2018, banyak kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai kontestan dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT) karena terlibat praktek suap.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Dia mengusulkan agar KPK melakukan riset tentang penyelenggaraan Pilkada dan dampaknya terhadap praktek korupsi dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Apakah memang Pilkada Langsung lebih banyak manfaatnya bagi bangsa ini atau sebaliknya. Lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Kita tak boleh takut dan malu dalam memperbaiki sistem yang ada," kata pria yang akrab disapa oleh Bamsoet dalam keterangan tertulis saat menghadiri Penyampaian Laporan Tahunan KPK 2017 dan Kegiatan KPK Mendengar di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 12 Maret 2018.

Hadir dalam acara tersebut sejumlah pimpinan lembaga negara, antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Ketua Ombudman Amzulian Rifai, Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, Wakil Ketua Mahkamah Agung Syafrifuddin, Sekjen Komisi Yudisial Danang Wijayanto, Sekjen Komnas HAM Tasdiyanto, Kabareskrim Mabes Polri Komjen (Pol) Ari Dono Sukmanto, Jampidsus Adi Toegarisman serta sejumlah tamu undangan lain.

Politikus Golkar itu mengungkapkan, banyak pihak menilai jika kepala daerah sebaiknya dipilih langsung oleh DPR. Sebab, dinilai mempersempit ruang praktek korupsi dan mempermudah pengawasan. "Saya rasa KPK akan mudah mengawasi pemilihan Pilkada melalui DPRD. Kita tidak ingin bangsa ini terus berkubang dalam lingkaran korupsi. Sistemnya harus diperbaiki dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan," ujar Bamsoet.

Selain itu, mantan Ketua Komisi III itu juga meminta KPK untuk mengedepankan aspek pencegahan daripada pendindakan, profesinalitas dan trasnparansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dia pun memberikan jaminan, jika hal itu tercapai, DPR tanpa ragu akan terus mendukung keberadaan KPK agar bisa bekerja secara profesional.

"Komitmen saya sebagai Ketua DPR RI, saya ingin KPK semakin kuat dan profesional. Pekerjaan KPK belum selesai. Apalagi dengan modus korupsi yang lebih canggih serta semakin masif. DPR akan selalu mendukung penguatan KPK, baik dari segi legislasi maupun anggaran," ujar Bamsoet.

Terkait kegiatan KPK Mendengar, Bamsoet mengusulkan agar digelar secara rutin. Dia juga meminta agar acara tersebut tidak hanya diikuti oleh pimpinan lembaga negara, unsur masyarakat juga harus dihadirkan. 

"Kegiatan KPK Mendengar yang dilaksanakan hari ini menjadi bukti bahwa KPK tak menutup diri terhadap saran, masukan, ataupun kritik dari berbagai pihak. Saya yakin semua saran maupun kritik sama sekali tak bertujuan melemahkan, melainkan justru memperkuat KPK," ucap Bamsoet.


(ROS)