KPU Sebut Menteri hanya Perlu Cuti jika Nyaleg

Nur Aivanni    •    Sabtu, 07 Jul 2018 18:04 WIB
pileg
KPU Sebut Menteri hanya Perlu Cuti jika <i>Nyaleg</i>
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Foto: MI/Irfan

Jakarta: Menteri yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dalam Pileg 2019, dinilai tak perlu mundur. Namun, hanya perlu mengambil cuti.

"Kalau menteri mau daftar sebagai calon, dan yang bersangkutan itu pengurus partai tidak harus mundur dan proses berjalan. Yang bersangkutan hanya cuti ketika kampanye," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari saat ditemui di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Sabtu, 7 Juli 2018.

Dia mengatakan, izin kampanye juga akan diatur, supaya dalam menjalankan cuti kampanye tidak mengganggu jalannya institusi pemerintahan.

Untuk diketahui, Pasal 240 ayat (1) huruf k UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak menyebutkan menteri harus mengundurkan diri, jika ingin menjadi caleg. Mereka yang wajib mengundurkan diri antara lain kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI dan anggota Kepolisian.

Tak hanya itu, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara juga wajib mengundurkan diri jika ingin maju menjadi caleg.

Baca: Menteri tak Perlu Mundur Jika Ingin Nyaleg

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan menteri yang ingin maju dalam pemilihan legislatif pada 2019 tidak perlu mundur dari jabatannya. Menteri tersebut cukup ambil cuti.

"‎Dari sisi regulasi, enggak ada mundur toh? Cuti toh. Cek saja di MK (Mahkamah Konstitusi), dia kan (bisa) cuti," kata Pratikno di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 5 Juli 2018.

Namun kata Pratikno hingga saat ini belum ada menteri Kabinet Kerja yang mengajukan surat pengunduran diri atau akan mengajukan cuti dengan alasan ingin menjadi calon legislatif (caleg).

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi sebelumnya menyebut ada menteri Kabinet Kerja yang akan maju pada pemilu legislatif 2019. Namun Sofjan enggan membeberkan nama-nama menteri tersebut.

"Saya dengar-dengar, tapi belum ada bukti," ujar Sofjan di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018.

Menurut Sofjan menteri tersebut merasa tidak akan terpilih kembali untuk menjadi pembantu presiden di kabinet periode mendatang sehingga memilih untuk  menjadi wakil rakyat di parlemen.


(YDH)