KPK Minta Penyempurnaan UU Tipikor bukan KUHP

Whisnu Mardiansyah    •    Jumat, 08 Jun 2018 09:31 WIB
kuhpruu kuhp
KPK Minta Penyempurnaan UU Tipikor bukan KUHP
Ketua KPK Agus Rahardjo. ANT/Puspa Perwitasari.

Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai penyempurnaan aturan tindak pidana korupsi seharusnya dimasukan di UU Tipikor. Bukan justru dibuat pasal baru di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Penyempurnaan itu salah satunya soal perampasan aset. Pasal ini sudah diatur oleh United Nations Convention Againts Corruption (UNCIC). Di mana Indonesia sudah meratifikasinya. 

"Kalau UU tipikor perlu disempurnakan karena masih ada gap dengan UNCIC. Itu nanti yang direvisi UU Tipikornya," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Juni 2018. 

Agus masih sanksi pasal tipikor di KUHP menguatkan KPK. Bukan justru memperlemah. "Memperkuatnya di mana?," tanya Agus. 

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif  menambahkan, pasal-pasal di UNCIC yang belum diatur dalam pidana korupsi di Indonesia, seharusnya diatur dalam UU khusus. Bukan pidana umum di buku kesatu (KUHP). 

Laode menilai draf rumusan pasal tipikor di KUHP masih jauh dari kata ideal. "Sehingga ini memang draftingnya itu masih belum bagus. Memperkuatnya kan enggak jelas. Apa yang dimaksud dengan perkuatannya," ujar Laode. 

(Baca juga: KPK Khawatir Revisi KUHP Timbulkan Dualisme Hukum)




(REN)