Anas: Politik Bukan Prioritas Saya

Faisal Abdalla    •    Jumat, 08 Jun 2018 19:42 WIB
kasus hambalang
Anas: Politik Bukan Prioritas Saya
Anas Urbaningrum. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku tak mengikuti perkembangan politik pasca ditahan di lapas Sukamiskin, Bandung Jawa Barat. Anas menjadi terpidana kasus korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor.
 
"Oh enggak, saya tidak ngikutin (politik) beberapa tahun ini. Bukan menjauhi politik, tapi politik sama sekali bukan prioritas untuk diperhatikan oleh saya," kata Anas usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Juni 2018.
 
Anas mengaku hanya ingin mengurusi hal-hal sederhana. Ia menyerahkan urusan politik kepada koleganya yang masih berkecimpung di bidang tersebut.
 
"Sudah banyak yang ngurusin. Kita bagian mendoakan saja, mudah-mudahan hasilnya bagus," terang Anas.
 
Anas Urbaningrum saat ini tengah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara yang menjeratnya. Anas divonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor karena dinilai terbukti menerima gratifikasi proyek Hambalang senilai Rp20 miliar. Uang tersebut kemudian dicuci dengan pembelian tanah dan bangunan.

Baca: Anas Urbaningrum Belum Berencana Kembali ke Politik

Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain itu Anas juga harus membayar pengganti uang yang telah dikorupsi sebesar Rp57 miliar dan USD5,261.
 
Tak puas dengan vonis di pengadilan tingkat pertama, Anas mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi meringankan hukumannya menjadi 7 tahun penjara.
 
Tak cukup, Anas kembali melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Namun MA menolak kasasi Anas.
 
Majelis hakim yang diketuai oleh mantan hakim agung Artidjo Alkostar malah memperberat hukuman Anas menjadi 14 tahun.
 
Anas dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 
Dia juga dianggap melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP, dan Pasal 3 ayat 1 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.




(FZN)