Menteri Lukman Sebut Pernikahan di Bawah Umur Banyak Mudarat

Ilham wibowo    •    Selasa, 17 Apr 2018 08:42 WIB
pernikahan
Menteri Lukman Sebut Pernikahan di Bawah Umur Banyak Mudarat
Menag Lukman Hakim Saifuddin/MI/Susanto

Jakarta: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku tak setuju putusan pengadilan yang memberikan dispensasi pada pernikahan anak di bawah umur. Pasalnya, pernikahan itu lebih banyak dampak buruknya.

"Dispensasi kepada anak-anak untuk melangsungkan pernikahan itu harus betul-betul berdasarkan pertimbangan yang masak, bagaimanapun juga pernikahan di bawah umur itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya," ujar Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 April 2018. 

Lukman menjelaskan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang (UU). Dalam aturan itu juga melarang adanya pernikahan dini dengan memberikan batasan umur, minimal berusia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. 

"Jadi di bawah 16 atau 19 tahun tidak boleh seseorang melangsungkan pernikahan. Itu prinsip dasar yang diatur oleh undang-undang," paparnya. 

Pernikahan anak di bawah umur ini terjadi di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Keduanya menikah di usia 15 tahun dan 14 tahun. Alasannya, mempelai wanita merasa takut harus tidur sendirian di sejak ibunya meninggal dunia. Kehadiran ayahnya yang jarang berada di rumah karena harus bekerja di luar kota.

Keinginan dua sejoli ini sempat ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Namun, keluarga sang anak itu mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama dan diterima. Sehingga, KUA setempat tak lagi bisa menolak untuk menikahkan kedua anak yang tergolong di bawah umur itu.

"Tidak ada yang bisa dilakukan penghulu kecuali melaksanakan keputusan Pengadilan Agama yang terjadi di Bantaeng. Sebenarnya penghulu sudah menolak keinginan kedua remaja ini untuk melangsungkan pernikahan," ungkapnya. 

Lukman berharap pemberian dispensasi bagi anak-anak yang ingin menikah dini untuk dikaji ulang. Pertimbangan yang diberikan harus melalui proses yang menyeluruh dengan melihat berbagai sisi negatif yang bakal timbul. 

"Karena ada putusan putusan pengadilan soal dispensasi itu maka tidak ada pilihan lain. Selaku Menteri Agama saya ingin menghimbau memohon betul kepada hakim Pengadilan Agama, agar betul-betul melihat persoalan ini secara komprehensif," tuturnya. 




(AZF)