Beradu Pendapat di Jalur Hukum

christian dior simbolon    •    Senin, 17 Jul 2017 06:56 WIB
perppu pembubaran ormas
Beradu Pendapat di Jalur Hukum
Presiden Joko Widodo. Foto: Media Indonesia.

Metrotvnews.com, Jakarta: Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat berbuah silang pendapat yang cukup tajam. Pihak-pihak yang tidak setuju dengan perppu yang mengatur pembubaran ormas anti-Pancasila itu dipersilakan untuk menempuh jalur hukum.

"Yang tidak setuju dengan Perppu Ormas, misalnya, silakan tempuh jalur hukum. Kita negara hukum. Kita beri ruang pada yang tidak setuju. Tempuh jalur hukum. Lewat jalur hukum," ujar Presiden Joko Widodo saat meresmikan Akademi Bela Negara Partai NasDem di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu 17 Juli 2017.

Jokowi menegaskan pemerintah memberikan kebebasan bagi siapa pun untuk berserikat dan berkumpul. Namun, pemerintah tidak akan membiarkan individu atau kelompok yang berniat mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

"Apakah akan kita biarkan? Saya sampaikan, tidak. Tidak boleh kita biarkan, mereka yang terang-terangan ingin mengganti Pancasila, ingin merongrong NKRI, meruntuhkan demokrasi negara ini. Tidak," ujar dia.

Hal itulah, lanjut Jokowi, yang menjadi alasan utama pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas. "Kita tidak akan membiarkan baik itu ormas atau individu yang menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan. Negara harus berani mengendalikan dan mengontrol karena memang itu adalah fungsi negara," pungkas dia.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan pihaknya terbuka menerima permohonan gugatan uji materiil atau judicial review bagi pihak yang berkeberatan terhadap perppu tersebut. MK siap menguji materi perppu tersebut,

Tidak semena-mena

Setali tiga uang, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas bisa digunakan dalam beberapa kasus. Walaupun, aturan itu belum disetujui DPR.

"Ya ini kan aturannya demikian. Artinya sudah bisa digunakan, karena setelah diumumkan DPR, tentu berlaku sampai DPR menetapkan (aturan) yang lain," ujar Kalla dalam lawatannya ke Padang, Sumatra Barat, kemarin.

Dia menegaskan, meski penggunaan perppu tersebut ialah kewenangan pemerintah, hal itu tidak akan dipakai semena-mena dan ada proses tertentu terlebih dahulu. Jika ada ormas yang dianggap melanggar, sebelumnya akan ditegur terlebih dahulu. Selanjutnya akan dilihat perkembangaannya. Jadi, semua memang tergantung kasus yang ada.

"Bisa dipakai, tentu secara hukum."

Baca: Aturan Ormas Lama Hanya Bisa Bubarkan Organisasi Komunis

Sejumlah ormas yang tergabung dalam Jaringan Kerja Antarumat Ber-agama (Jakatarub) Jabar menyambut positif perppu itu. "Jika pemerintah serius menghentikan radikalisme, yang pertama harus bisa menjangkau cara berpikir radikal," ujar Wawan Gunawan, koordinator Jakatarub.

Senada, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatra Selatan, Richard Chahyadi, menyatakan siap menyosialisasikan perppu itu ke masyarakat. Di lain pihak, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta pemerintah segera menggelar dialog dengan pihak-pihak yang menolak perppu itu.

"Perppu jangan menjadi alat kekuasaan untuk mengadili kelompok kritis dan pemikiran," ujar dia.




(OGI)