Novanto Diminta Mundur dari Ketum Golkar

Damar Iradat    •    Sabtu, 11 Nov 2017 16:50 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Novanto Diminta Mundur dari Ketum Golkar
Ketua DPR RI Setya Novanto. (Foto: MI/Susanto).

Jakarta: Anggota Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), Mirwan BZ Vauly, meminta Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Hal itu penting untuk mempertahankan elektabilitas Partai Golkar.
 
Mirwan mengungkapkan, mundurnya Novanto adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan nama Golkar. Jika Golkar bersikeras mempertahankan Novanto yang terjerat kasus korupsi KTP-el, bukan tidak mungkin elektabilitas mereka terus menurun.
 
"Ini sudah tersangka kedua, ini enggak baik untuk pencitraan partai dan tidak bagus buat elektabilitas partai," kata Mirwan dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 11 November 2017.

Baca: Pelaporan Pimpinan KPK Diyakini tak Hambat Penyidikan Novanto

Menurutnya, seluruh kader Golkar harus duduk bersama membahas masa depan partai. Jika didiamkan terus menerus, nama baik Golkar akan rusak.
 
Menurut Mirwan, partai harus mulai berfikir untuk mendorong menggelar munas dan mencari ketua baru. Sebab, Golkar sudah memasuki tahap darurat politik.
 
"Kalau terus praperadilan, yang dirugikan Golkar. Novanto bisa saja keluar dari Golkar kemudian kemana segala macam," ujarnya.
 
Mirwan mengakui, GMPG sudah menemui para senior-senior di Golkar seperti B.J. Habibie dan Akbar Tandjung. Kepada mereka, GMPG meminta agar para senior turun tangan membantu permasalahan ini.
 
"Kemarin Pak Habibie katanya sudah memberi ultimatum kepada Novanto. Dia bilang harus segera diperbaiki, dan Novanto harus bertanggung jawab. Novanto juga sudah berjanji ke Pak Habibie," ungkap Mirwan.
 
KPK resmi kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka korupsi KTP elektronik yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Komisi antirasuah mengklaim, penetapan tersangka kali ini didasari bukti yang kuat.

Baca: Presiden Diminta Bersikap untuk Kasus yang Menjerat Pimpinan KPK   

Sebelum memulai penyelidikan baru, KPK juga sudah menelaah putusan praperadilan Novanto. Termasuk, mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-undang MD3.
 
Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el tersebut.
 
Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.




(FZN)