Gatot Bisa Jadi Calon Alternatif di Pilpres 2019

Rudy Polycarpus    •    Jumat, 13 Oct 2017 06:00 WIB
pilpres 2019
<i>Gatot Bisa Jadi Calon Alternatif di Pilpres 2019</i>
Panglima TNI Gatot Nurmantyo memberikan keterangan pers di sela acara Silaturahmi Panglima TNI dan purnawirawan TNI di Jakarta -- Foto: MI/Bary Fathahillah

Metrotvnews.com, Jakarta: Perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 harus mendorong calon-calon baru. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berpotensi mendapat dukungan partai politik pada Pilpres mendatang. Hal itu disampaikan Direktur Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan dalam sebuah acara diskusi bertema 'Siapa Presiden 2019'.

Syahganda menilai, sejumlah partai dan lembaga survei sudah memunculkan nama Gatot. Ia melihat kemunculan sosok Gatot dalam pentas politik nasional sebagai tokoh alternatif dalam Pilpres 2019 semakin nyata.

"Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Pembangunan Nasional (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Hanura melihat positif Gatot. Artinya partai melihat Gatot sebagai tokoh yang berpotensi masuk dalam bursa," ujarnya di Jakarta, Kamis 12 Oktober 2017.

Gatot Nurmantyo akan memasuki usia pensiun pada Maret 2018. Dia melihat, saat ini masyaramat terbelah di antara dua pilihan, yakni pro Presiden Joko Widodo dan kontra. Keterbelahan itu juga kentara dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dalam konteks itu, Syahganda melihat masyarakat merindukan tokoh yang bisa menjadi perekat di antara dua kelompok tersebut. Selama ini belum ada tokoh yang bisa merekat kembali bangsa yang terbelah. "Gatot bisa mencairkan ketegangan yang terjadi sejak Pilpres 2014," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berharap kontestasi Pilpres 2019 jangan sampai menjadi ajang bagi partai politik semata. Selama ini menurut Siti, publik cenderung terhambat memunculkan figur lain untuk didorong ke bursa pilpres.

Dia mengatakan, partai politik terlalu mendominasi dalam penentuan calon presiden. Selama ini porsi masyarakat dihadapkan dengan figur yang sebenarnya sudah ditentukan partai politik.

"Jangan semuanya diserahkan kepada partai politik. Kok kita seperti sulit untuk memunculkan calon. Hambatannya partai politik itu ologarki. Mereka menentukan sendiri tanpa melibatkan masyarakat untuk memilih," tandasnya.

Sementara, pengajar filsafat Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerung melihat ada tren negatif pemerintahan Jokowi dalam isu ekonomi. Ini tercatat dalam survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang memperlihatkan 43 persen publik menganggap semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Faktanya begitu. Statistik BPS juga mengungkap demikian," tandasnya.


(Des)

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

1 hour Ago

Azmin akan menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiha…

BERITA LAINNYA