Presiden Jokowi Wanti-Wanti Beli Heli

Rudy Polycarpus    •    Kamis, 29 Dec 2016 09:29 WIB
tni auhelikopter
Presiden Jokowi Wanti-Wanti Beli Heli
Presiden Jokowi. Foto: Antara/Widodo S Jusuf

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo mewanti-wanti jajarannya agar tidak melakukan penyelewengan di balik pembelian helikopter AW 101 (Agusta Westland) oleh TNI Angkatan Udara. Apalagi rencana pembelian helikopter tersebut telah ditolak Presiden. Menurut Presiden, ia akan meminta informasi lengkap terlebih dahulu dari Kementerian Pertahanan.

"Saya nanti akan tanyakan ke Kemenhan karena ini urusannya dari Kementerian Pertahanan. Yang jelas satu saja, kalau ada penyelewengan, tahu sendiri," tegas Presiden seusai meresmikan pos lintas batas negara Motaain di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (28/12/2016).

Keinginan pemerintah dalam memajukan industri pertahanan dalam negeri pun kembali ditegaskan Presiden Jokowi. Bila industri pertahanan dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan akan alutsista negara, pemerintah akan memprioritaskan hal tersebut.

"Sejak awal kalau dalam negeri bisa, ya dalam negeri. Kalau tidak, dari luar pun juga harus ada hitungannya, ada kalkulasinya," cetus Presiden.

Saat memimpin langsung rapat terbatas mengenai pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kantor Presiden, 20 Juli 2016, Presiden telah mengarahkan agar impor alutsista harus disertai dengan transfer teknologi pada industri pertahanan nasional.

"Sehingga pengembangan industri pertahanan nasional betul-betul mengarah ke kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan kita," ucap Presiden ketika itu.


Helikopter Agusta Westland AW101,--Foto: dokumentasi Agusta Westland

Presiden pun memutuskan tidak menyetujui rencana pembelian Helikopter AW-101 yang sedianya dipakai untuk angkutan kepresidenan. Jokowi menilai harganya terlalu mahal untuk kondisi keuangan negara saat ini.

Harga satu unit Helikopter AW-101 buatan Inggris dan Italia tersebut mencapai US$55 juta dolar atau setara Rp761,2 miliar. Namun, TNI-AU berpendapat bahwa yang ditolak Presiden Jokowi ialah helikopter yang dipergunakan untuk fasilitas VVIP. Helikopter AW-101 yang dibeli berubah menjadi untuk keperluan pencarian dan penyelamatan (SAR).

Dalam menanggapi itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyatakan jika memang alasan pembelian helikopter tersebut untuk keperluan SAR, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di bawah Menteri Puan Maharani harus dilibatkan.

Wapres pun menekankan pemenuhan alutsista semestinya memprioritaskan produk dalam negeri. Impor alutsista asing, kalau pun terpaksa, harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. "Setiap pembelian itu ada tim industri di dalam negeri. Jadi, kita lihat laporannya nanti," imbuh Kalla.

Tim investigasi

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan telah mengirimkan surat pembatalan kontrak pembelian helikopter tersebut setelah Presiden Jokowi menolak pembelian itu.

Hal itu disampaikannya seusai memberikan ceramah dalam acara diskusi akhir tahun tentang kebinekaan, di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, kemarin.

Bila helikopter tersebut telanjur dibeli, kata Gatot, pihaknya akan membentuk tim investigasi untuk mengetahui alasan dan proses pembelian tersebut. Selanjutnya, jika hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran prosedur maupun terindikasi korupsi, ia akan menindak tegas pihak yang terlibat.


(MBM)