Komisi IX Diminta Desak BPJS Kesehatan Efisiensikan Pelayanan

Whisnu Mardiansyah    •    Jumat, 26 Oct 2018 08:37 WIB
bpjs kesehatan
Komisi IX Diminta Desak BPJS Kesehatan Efisiensikan Pelayanan
Ilustrasi--petugas melayani warga mendaftar BPJS Kesehatan--Medcom.id/Nurul Hidayat

Jakarta: Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Salah satu aduan yang diterima soal efisiensi pelayanan yang dinilai birokrasinya naish rumit.

Salah satu aduan masyarakat, terkait pelayanan fisioterapi yang dicover BPJS Kesehatan. Layanan ini salah harus melewati beberapa tahapan sehingga beban biaya yang ditanggung rumah sakit membengkak.

"Karena selama ini prosedur tersebut menyebabkan pelayanan tidak efektif dan tidak efisien. Sehingga disinyalir menimbulkan banyak biaya," ujar Ketua Umum Ikatan Fisoterapi Indonesia Ali Imron saat rapat dengan Komisi IX di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Oktober 2018.

Sebagai contoh, fisioterapi tidak ada pemilahan penanganan kasus mana yang harus mendapatkan perawatan fisioterapi atau  rehabilitasi medis. Hal itu menyebabkan proses penanganan penyakit menjadi panjang.

"Dijadikan satu, padahal seharusnya berbeda. Ini menyebabkan pelayanan fisioterapi menjadi panjang, setelah dari dokter, dari dokter umum ke dokter spesialis, lalu ke rehabilitasi medis dan fisioterapi. Ada 3 pos yang harus dilewati sebelum ke pos fisioterapi. Dan masing-masing pos ada biaya," jelasnya.

Baca: Kalla Jamin Pelayanan BPJS Kesehatan Tetap Sama

Ia meminta Komisi IX DPR RI memotong satu pos prosedur penanganan. Tanpa melalui rehabilitasi medis terlebih dahulu. Dengan adanya pemotongan satu pos prosedur penanganan tersebut menurut Ali dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan hingga 20 persen.

"Penekananya bisa sampai 20 persen. Kalau dihitung dengan jumlah rumah sakit di Indonesia yang sudah bekerjasama dengan BPJS jumlah penekanan biayanya cukup signifikan," ucapnya.

Imbas pelayanan yang berlapis itu, BPJS Kesehatan mengalami defisit. Komisi IX sendiri berharap adanya perbaikan sistem INA-CBGs karena dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini.

INA-CBGs merupakan sistem yang digunakan untuk menentukan standar tarif rumah sakit sebagai referensi biaya klaim ke pemerintah (BPJS) atas biaya pasien BPJS.

Ketua Komisi IX Dede Yusuf meminta dalam merumuskan sistem yang baru tersebut tidak hanya melibatkan BPJS, rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta saja. Melainkan juga sejumlah lembaga atau organisasi lainnya.

"Karena selama ini INA CBGs hanya melibatkan segelintir pihak saja seperti rumah sakit pemerintah dan juga beberapa rumah sakit swasta. Harus ada stakeholder lain seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), gabungan perusahaan farmasi, dan sebagainya dalam menyusun  metode sistem,” katanya di kesempatan yang sama.


(YDH)