Jakarta: Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie ingin mendorong deregulasi aturan mengenai pendirian rumah ibadah. PSI memastikan memperjuangkan itu bila lolos ke Senayan.
"PSI akan mendorong penghapusan Peraturan Bersama Menteri Mengenai Pendirian Rumah Ibadah," kata Grace di Jakarta, Selasa, 12 Februari 2019.
Grace menegaskan aturan tersebut kerap disalahgunakan. Tak jarang, aturan justru digunakan membatasi bahkan mencabut kebebasan beribadah.
Kampanye toleransi harus pula ditindaklanjuti di Parlemen. Salah satunya, menghapus peraturan tersebut melalui lembaga legislatif.
Pada aspek lain, PSI berkomitmen mencegah lahirnya undang-undang maupun peraturan daerah yang diskriminatif. PSI harus menjamin kesetaraan agar setiap warga hidup dalam jaminan kontitusi. Perda diskriminatif bertentangan dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kami juga akan mendorong aparat keamanan serta birokrasi agar lebih tegas dalam menghadapi kasus intoleransi," ujar Grace.
(OJE)
Menjaga toleransi dan kerukunan dinilai sangat penting
Ribuan Warga Ramaikan Parade Harmoni Ternate
Dalam rangka perayaan HUT ke-768 Kota Ternate, ribuan warga Provinsi Maluku Utara meramaikan acara Parade Harmoni Ternate. Warga d…
Toleransi umat beragama di Indonesia diyakini masih sangat besar.
Ketua SETARA Institute Hendardi menyebut tak ada kriminalisasi ulama di era kepemimpinan Joko Widodo.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Pengalihan fungsi sertifikat dapat merugikan masyarakat.
Sidang Tanwir Muhammadiyah ini berlangsung di Bengkulu pada 15-17 Februari 2019.
Inas menjelaskan pergantian harus melalui mekanisme pemberhentian Wapres terlebih dahulu.
Acara yang sejatinya menghadirkan dua capres itu hanya dihadiri capres nomor urut 01, Joko Widodo.
Hal ini dilakukan agar masyarakat Ibu Kota memiliki tempat tinggal yang layak.
Gibran menilai keberadaan tagar #UninstallBukalapak lebay.
Kisruh Bukalapak dianggap bisa mengganggu ekonomi kecil.
Upaya pemerintah menggenjot pembangunan jalan tol dianggap salah satu cara untuk menekan biaya logistik.
Jika terbukti sengaja memasang pose itu, sang jaksa pun bakal terkena sanksi.
Ini dilakukan demi memuluskan langkah partainya untuk kembali tampil di arena perpolitikan nasional.
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…
