Komnas HAM Gandeng Kejaksaan Selisik Temuan Kuburan Massal

M Sholahadhin Azhar    •    Rabu, 15 Nov 2017 19:25 WIB
pelanggaran ham
Komnas HAM Gandeng Kejaksaan Selisik Temuan Kuburan Massal
Yayasan Peneliti Korban Pembunuhan 1965 (YPKP65) melaporkan 138 titik kuburan masal ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Foto: M Sholahadhin Azhar/MTVN

Jakarta: Komnas HAM akan menggandeng Kejaksaan Agung untuk menyelisik temuan kuburan massal baru dari Yayasan Peneliti Korban Pembunuhan 1965 (YPKP65). Sebab, Komnas HAM tak memiliki tupoksi penyidikan atau pemanggilan secara paksa. 

"Data yang baru akan kami sampaikan ke Jaksa Agung. Karena kami tidak bisa memanggil paksa orang. Kami hanya sebatas mememukan, mencari petunjuk awal pelanggaran HAM berat," kata Kepala Bagian Pengaduan Komnas HAM, Rima Salim di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 15 November 2017.

Rima memastikan, pihaknya akan terus mengusutan dugaan pembunuhan massal terhadap kelompok tertentu di 1965 tersebut. Ia pun mengklaim pemeriksaan titik terlapor sebagai kuburan massal. Di antaranya terdapat di Sumatera Utara, Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, Flores dan Pulau Buru.

"Jadi tim sudah melakukan pemeriksaan," ucap dia.

YPKP65 telah melaporkan 16 titik baru dari 138 titik terduga kuburan massal ke Komnas HAM. Adapun titik-titik baru itu ditemukan di Kabupaten Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. 

Menurut dia, penemuan itu menegaskan laporan Princen yang sempat dibantah militer di 1969. Ia menambahkan, penemuan itu juga menunjukkan kebenaran tentang genosida di 1965 seperti dilansir Badan Arsip USA (NARA), berupa dokumen percakapan Dubes AS di Jakarta dengan Kementerian Luar Negeri Amerika di Washington. 

Bedjo meminta Komnas HAM menyelidiki ulang penemuan ini. Menurut dia, Komnas HAM juga bisa menggunakan Dokumen Rahasia USA yang telah dibuka sebagai dasar, serta Keputusan IPT65 di Den Haag. 

Ia berharap Komnas HAM bisa mendesak pemerintah segera merelaisasikan penyelesaian pelanggaran HAM di 1965.




(AZF)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

11 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA