Presiden Jokowi Dinilai tak Wajib Mengganti Panglima TNI dari AU atau AL

Ilham wibowo    •    Selasa, 14 Nov 2017 14:58 WIB
tnipanglima tni gatot nurmantyo
Presiden Jokowi Dinilai tak Wajib Mengganti Panglima TNI dari AU atau AL
Wawan Purwanto--MI/ M. Soleh

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tak wajib mengikuti formula pergantian Panglima TNI secara bergilir matra. Presiden Jokowi dinilai punya hak preogratif menentukan orang yang dipilihnya.

Formula estafet bergilir untuk mengisi posisi Panglima TNI ini sebelumnya dilakukan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Tiga matra TNI yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) diberikan kesempatan untuk mengisi posisi pucuk pimpinan TNI.

"Pengganti Panglima TNI giliran Angkatan Laut atau Angkatan Udara, silahkan saja. Kalau sudah hak preogratif presiden, itu tidak mengikat seperti yang dilakukan sebelumya," kata Pengamat Intelijen dan Militer dari Universitas Indonesia, Wawan H. Purwanto kepada Metrotvnews.com, Selasa 14 November 2017.

Baca: Jokowi Diminta Mempercepat Proses Pergantian Panglima TNI

Wawan menilai, seluruh jenderal bintang empat yang ada di masing-masing matra TNI saat ini punya kemampuan yang teruji untuk berada di posisi sebagai panglima. Meski demikian, pilihan Presiden Jokowi tentunya sah bila dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan dan penilaian lain selain tradisi bergilir.

"Secara prinsip semuanya tentu kalau sudah tataran panglima biasanya dicari dari kepala-kepala staf angkatan. Kalau dari kapabilitas beliau-beliau ini sudah pilihan, sudah mumpuni sebagai pucuk pimpinan kepala staf," papar Wawan.

Baca: Pergantian Panglima Jadi Momentum Membangun TNI Profesional

Menurut dia, tugas berat akan dihadapi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang menghadapi masa pensiun pada Maret 2018. Pemilihan kepala daerah (Pilkada)serentak 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menjadi tantangan jangka pendek mengendalikan situasi keamanan di Tanah Air.

"Di tahun panas itu (Panglima TNI) harus paham dinamika yang terjadi baik sisi ideologis, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan Hankam," ujarnya.

Tak hanya itu, Panglima TNI juga harus memahami sektor diplomatik dengan negara lain. Pilihan Presiden Jokowi untuk memberi mandat di posisi Panglima TNI, kata Wawan, akan diperhitungkan negara Adidaya seperti Amerika Serikat dan Rusia. Selain itu, perhatian serupa juga akan dilakukan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

"Kita negara yang besar dari penduduk Islam juga juga besar, dan wilayahnya terhampar luas. Kita ini seperti 16 negara di Eropa, karenanya Panglima TNI itu harus kapabel, visi misi dan action yang jelas, tentu saja merah putih dan profesional, ini penting," ucapnya.


(YDH)