Pungli Masih Ada di Kemenkumham

Cahya Mulyana    •    Jumat, 14 Oct 2016 16:48 WIB
ott di kemenhub
Pungli Masih Ada di Kemenkumham
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. MI/Panca.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pungutan liar (pungli) diakui masih terjadi di Kementerian Hukum dan HAM. Sebab, sistem pelayanan berbasis online belum dilakukan di semua lini.
 
"Kamu punya program online pendaftaran notaris dan lain-lain. Tidak ada lagi main to main pertemuan bawah meja. Tetapi di imigrasi, pemasyarakatan, dan lainnya masih kita temukan (pungli)," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laloly di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta (14/10/2016).
 
Ia mengungkapkan, aksi berantas pungli oleh Presiden Joko Widodo harus dijalankan seluruh pegawainya. Pungli membuat pelayanan masyarakat terganggu,tapi masih dilakukan pegawainya.
 
Yasonna mencontohkan, di beberapa direktorat, seperti Pemasyarakatan, petugas lapas kerap lakukan pungli kepada keluarga narapidana yang hendak menjenguk, kemudian terjadi juga saat pengurusan justice collaborator (JC).
 
"Pungli masih terjadi saat masuk ke dalam lapas mau bertamu, mau urus remisi juga masih kita temukan, termasuk mau urus JC. Kamu pikir untuk urus JC itu free?" katanya.
 
Yasonna akan memberantas pungli dengan beberapa langkah. Pertama, pihaknya akan menjadikan pelayanan berbasis online di semua direktorat.

 

"Akhir bulan ini semua akan diterapkan sistem online, seperti dalam pengurusan remisi, pembebasan bersyarat dan semua pelayanan yang selama ini dilakukan dengan bertatap muka," ungkapnya.
 
Langkah kedua, kata dia, melakukan pengawasan menyeluruh setiap program pelayanan masyarakat dengan dengan membentuk satuan tugas khusus pengawasan.
 
"Saya sudah tanda tangan surat instruksi untuk seluruh jajaran saya. Bentuk tim pemantau dan nanti ditingkat Kanwil juga dibentuk tim, instruksinya harus jelas ke bawah. Kalau ketangkap gak akan kasih ampun, tak ada toleransi lagi," tegasnya.
 
Yasonna akan memberikan sanksi teguran sampai pemecatan kepada seluruh pihak yang terbukti melakukan pungli.
 
"Seluruh kementerian juga melakukan hal yang sama, seluruh pemda kita harap melakukan hal yang sama," ujarnya.




(FZN)