Pansus Angket Undang Mahfud MD Besok

Husen Miftahudin    •    Senin, 17 Jul 2017 11:54 WIB
angket kpk
Pansus Angket Undang Mahfud MD Besok
Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi (putih batik) (Foto:Dok.DPR RI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK akan mengundang pakar hukum tata negara Mahfud MD, Selasa 18 Juli 2017. Mahfud bakal diminta keterangan terkait keabsahan pansus angket.

"Kita akan menanyakan apa yang dia sampaikan karena dia kontra kan. Sama seperti Pak Yusril (Yusril Ihza Mahendra) kemarin lah," ujar Wakil Ketua Pansus KPK, Taufiqulhadi saat dihubungi wartawan, Jakarta, Senin 17 Juli 2017.

Sementara, Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa menjelaskan pemanggilan Mahfud sebagai pegangan pansus dalam pandangannya terkait landasan yuridis, hukum dan prinsip angket KPK.

Sejauh ini, ungkap dia, Pansus Angket sudah mendapatkan fakta terkait tujuan pembentukan angket dalam rangka melakukan fungsi-fungsi penyelidikan terhadap keberadaan KPK dengan segala tugas yang sudah dijalankan.

"Pertama kita sudah melakukan langkah-langkah komunikasi dan koordinasi dengan BPK sebagai lembaga negara yang punya kewenangan audit terhadap pengelolaan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sampai kinerjanya seperti apa, itu kita dapatkan," papar dia.

(Baca juga: Pansus Angket KPK Dikritik Organisasi Pemuda)

Beberapa fakta sudah dikantongi Pansus Angket termasuk juga proses tugas yang dijalankan oleh KPK. "Kita datang ke sana untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaannya itu. Kemudian korelasinya dengan hukum acara, korelasinya dengan hak-hak asasi dan standar operasi yang mereka jalankan," papar Agun.

Fakta dan informasi yang sudah didapatkan itu akan diuji dalam forum pansus nantinya. Langkah berikutnya adalah bertemu dengan Polri untuk meminta peran dalam pengamanan keberadaan pansus.

"Karena kami tidak berharap pansus ini yang pada akhirnya publik meresponnya dalam bentuk 'pro dan kontra'. Tapi kalau terjadi, kita koordinasi dengan polisi," kata Agun.

Pansus juga bakal meminta keterangan dan pendapat Polri dalam tugas dan fungsi KPK sebagai lembaga supervisi dan koordinasi. Hal itu juga bakal dilakukan terhadap Kejaksaan.

"Dalam back mind kami itu supervisi yang diharapkan itu adalah supervisi KPK dengan kepolisian dan jaksa yang menjadikan kejaksaan dan polisi itu sebagai lembaga yang kredibel. Diharapkan minggu-minggu ke depan kita sudah mulai agak membuka," pungkas Agun.

 


(REN)