Pembahasan RUU Pemilu

Pemerintah Diharapkan Bisa Terima Keputusan DPR

Nur Aivanni    •    Sabtu, 15 Jul 2017 18:41 WIB
revisi uu pemilu
Pemerintah Diharapkan Bisa Terima Keputusan DPR
Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto. Foto: Susanto/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah diharapkan bisa menerima keputusan politik di DPR terkait pembahasan RUU Pemilu. RUU ini akan memasuki tahap pengambilan keputusan pada 20 Juli 2017.  

"Kami meyakini apapun keputusan, pemerintah bisa menerima keputusan politik DPR," kata Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto di Jakarta, Sabtu 15 Juli 2017.

Menurut dia, mau tidak mau pada 20 Juli, DPR harus ada keputusan terhadap RUU Pemilu tersebut. Adapun mekanisme pengambilan keputusannya, kata Yandri, DPR tetap membuka peluang musyawarah mufakat terhadap lima paket isu krusial dalam RUU Pemilu. Kalaupun itu tidak tercapai, maka pengambilan keputusan melalui suara terbanyak.

"Jadi jika presidential thresholdnya tidak 10 persen, ya kami minta kepada pemerintah untuk ikut. Kalau (misalnya) di angka 20 persen ya itu memang kemauan pemerintah," katanya.

Kalaupun pemerintah menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu lantaran presidential threshold tidak 20 persen, Yandri menilai hal itu sangat disayangkan. Pasalnya, pembahasan RUU tersebut tidak hanya membahas satu isu saja. Karena itu, ia mengingatkan jangan sampai 500 lebih pasal yang tertuang di dalam RUU Pemilu tersandera hanya karena presidential threshold.

Baca: Golkar Optimis Paket A Unggul Bila RUU Pemilu Berakhir Voting

Yandri menjamin akan ada keputusan final terhadap pembahasan RUU Pemilu pada 20 Juli. Pengambilan keputusan tersebut, kata dia, sudah tidak bisa diundur lagi. Pasalnya, itu akan mengganggu tahapan pemilu. "Kalau tidak ada kata sepakat, kalau pemerintah misalnya balik ke UU lama, itu hak pemerintah. Tapi perlu ada kepastian, apakah RUU Pemilu ini disahkan sebagai UU baru atau kembali ke UU lama, kalau pemerintah ngotot di angka 20 persen," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, fraksinya tetap pada posisi mendukung presidential threshold 0 persen. Ia pun mempertanyakan sikap pemerintah yang tetap berpegang pada presidential threshold di angka 20 persen.

Kendati demikian, Fadli meyakini bahwa pengambilan keputusan terhadap RUU Pemilu tersebut tidak akan mengalami kebuntuan. "Tidak akan deadlock karena pasti akan ambil keputusan. Kalau tidak musyawarah mufakat, kita harus melakukan pemungutan suara, voting," tandasnya.




(AZF)