Menguliti Revisi UU MD3

   •    Rabu, 14 Feb 2018 18:50 WIB
uu md3
Menguliti Revisi UU MD3
Suasana Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang di Komplek Parlemen, Jakarta. (Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja)

Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebut revisi UU MD3 yang baru disahkan beberapa waktu lalu bukan hanya disharmoni dengan Undang-undang yang sudah ada, namun juga melabrak konstitusi. 

Refly mengatakan dari hasil revisi itu banyak pasal yang bisa dikonstruksikan. Terutama pada Pasal 73 ayat 4, Pasal 22, dan Pasal 245.

Dalam Pasal 73 ayat 4 DPR menyatakan dapat memanggil paksa dengan bantuan Polri. Refly menilai dalam konstruksi hukum ketatanegaraan, pasal ini hanya berlaku dalam konteks penggunaan hak angket. 

"Yang bisa memaksa itu kalau ada due process of law. Misalnya orang dalam kasus sebagai tersangka dan sudah dalam proses penyidikan. Sementara DPR diberikan hak itu dalam konteks penggunaan hak angket yakni hak melakukan penyelidikan, bukan penyidikan," katanya, dalam Metro Siang, Rabu 14 Februari 2018.

Refly menilai ketika DPR memosisikan diri sebagai penegak hukum, kewenangan DPR sudah tak sesuai lagi. Tugas DPR adalah mengawasi eksekutif dan membuat legislatif. 

"Seharusnya yang dia (DPR) konsentrasikan adalah bagaimana bekerja efektif terhadap eksekutif. Bukan membuat benteng kemudian menakuti dan menyerang masyarakat," katanya.

Kemudian pada Pasal 22 tentang langkah hukum kepada siapa pun yang merendahkan DPR dan anggota DPR, menurut Refly, mengandung ketidakpastian. Mestinya, kata Refly, merumuskan suatu norma tidak boleh memunculkan tafsiran yang macam-macam.

Refly mengatakan frasa merendahkan DPR tidak bisa diterima. Sebab DPR merupakan benda mati. DPR adalah institusi yang tidak pernah merasa direndahkan atau tersinggung. "Orang di dalamnya lah yang kadang merasa seperti itu," kata Refly.

Menurut Refly, Pasal 22 semestinya tak perlu dibuat sebab antara hak dan kewajiban anggota DPR sudah terpenuhi. Ketika DPR membuat proteksi khusus hanya agar tidak ada kritik, maka hak dan kewajiban menjadi tidak seimbang.

Negara, kata Refly, sudah memberikan kewenangan kepada DPR mulai dari hak menyusun dan mengelola keuangan, fasilitas yang beragam, sampai dengan melakukan penyelidikan melalui hak angket.

"Semakin tinggi jabatan, semakin banyak fasilitas yang dinikmati, maka semakin wajar dia untuk dikritik. Kritikan itu untuk balancing. Bagaimana bisa dia tidak bisa dikritik sementara dia menikmati hal yang luar biasa," katanya. 

Terakhir, kata Refly, adalah Pasal 245 tentang pemeriksaan anggota DPR. Menurut Refly, pemeriksaan tak perlu lagi meminta izin Presiden RI. Namun, pemeriksaan hanya perlu pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). 

Meski masih ada pengecualian, Refly menilai pasal ini sama halnya dengan DPR membentengi diri. Padahal semestinya DPR berani berhadapan dengan masyarakat secara akuntabel sebagai wakil rakyat yang dipilih untuk bekerja dan mengawasi eksekutif. 

"Yang perlu dipikirkan itu bekerja efektif dan efisien terhadap relasinya dengan eksekutif. Bukan berpikir membentengi diri dari masyarakat yang memberikan mandat kepada dirinya dan mengancam masyarakat. Kalau masyarakat tak bisa mengkritik itu paradigma yang keliru," jelasnya.




(MEL)