Pimpinan DPD di MPR Bersikeras Dilakukan Penataan DPD

Gervin Nathaniel Purba    •    Kamis, 22 Sep 2016 22:06 WIB
mpr ads
Pimpinan DPD di MPR Bersikeras Dilakukan Penataan DPD
Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar Seminar Nasional Kelompok DPD di MPR (Foto:Metrotvnews.com/Gervin Nathaniel Purba)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR) bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta mengadakan seminar nasional di Hotel Kartika Chandra, Ballroom Kirana, Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2016).

Tema yang diambil dalam seminar tersebut ialah 'Urgensi Penataan DPD RI dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.' Ada wacana amandemen kembali UUD 1945 sedang hangat diperbincangkan di ruang-ruang diskusi serta seminar, terutama mengerucut soal agenda tunggal amandemen terbatas Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN.

Sedangkan di satu sisi DPD RI menginginkan agar penataan dan penguatan DPD RI masuk juga dalam agenda amandemen UUD. Pimpinan Kelompok DPD di MPR John Pieris mengungkapkan bahwa DPD adalah lembaga yang memiliki legitimasi yang kuat, sebab anggotanya dipilih langsung oleh rakyat

Seperti anggota DPD Ginanjar mendapatkan 3,7 juta suara Jawa Barat.  Ratu Hemas mendapatkan 2 juta suara  dan anggota DPD lainnya juga sangat banyak suaranya. John mengklaim para anggota DPD tersebut memperolehj suara secara murni namun hanya memiliki fungsi-fungsi yang terbatas.

"Kita harus bertanggung jawab membawa aspirasi rakyat. Kalau kita tidak bisa maksimalkan peran kita setelah terpilih buat apa DPD ada?. Pantas saja muncul celetukan bubarkan saja DPD.  Kalau sampai terjadi maka kita akan kembali ke sistem unicameral artinya kembali ke sentralism politik," ujar John.

Diutarakan John Pieris, urgensi penataan kewenangan konstitusional DPD RI itu dimaksudkan supaya bangsa ini rakyat Indonesia bisa menciptakan paradigma baru dalam rangka check and balances mechanism.

Selama ini, John menambahkan, lembaga DPD selalu dianggap sebagai lembaga pembantu DPR. Ia mengklaim DPD memiliki keterbatasan fungsi, dari fungsi legalitas, anggaran, dan pengawasan. Banyaknya keterbetasan tersebut membuat pihaknya terpacu untuk membuat semacam kenakalan politik.

"Sehingga kita harus membuat kenakalan politik itu, kenakalan konstitusional dalam tanda kutip supaya buat kekagetan politik dari kamar sebelah. Kalau dapat itu dan saya kira capai (kebebasan fungsi)," jelasnya.

Selain itu, John mengatakan sewaktu-waktu DPD harus mempunyai keberanian untuk menolak UU yang disetujui oleh Presiden dan DPR jika UU tersebut tidak berpihak kepada kepentingan di daerah terutama di dalam ranah UU fiskal, moneter, perbankan, pajak, dan sebagainya. Kepentingan daerah harus benar-benar diperhatikan.

"Sebab berbicara lembut tidak diperhatikan, bicara kasar tidak diperhatikan. Sekali-kali kita nakal, permainan politik semacam itu wajar saja," paparnya.

Dalam seminar itu, hadir Pimpinan DPP Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari, juga dihadiri Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. Syaiful Bakhri, Rektor Universitas Kristen Indonesia Dr.Maruarar Siahaan, Rektor Uhamka Prof. Suyatno, yang pada kesempatan itu didaulat menjadi pembicara dan pembawa materi.  Hadir pula para akademisi Universitas Nasional, Universitas Jayabaya, Universitas Pertahanan.

 


(ROS)

Video /