Draf RUU Pembatasan Transaksi Uang Tunai Dikebut

Damar Iradat    •    Selasa, 17 Apr 2018 11:48 WIB
transaksi non tunai
Draf RUU Pembatasan Transaksi Uang Tunai Dikebut
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Foto: Antara/Agung Rajasa.

Jakarta: Pemerintah mengebut draf Rancangan Undang-undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Aturan pembatasan transaksi uang tunai diperlukan untuk menekan jumlah tindak pidana.
 
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan RUU tersebut sudah dibahas sejak 2014 dengan melibatkan semua kementerian dan pemangku kepentingan. RUU tersebut juga masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018.
 
"Sebenarnya sudah masuk Proleganas 2018 dan beberapa waktu lalu sudah kita bahas bersama," kata Yasonna di Kantor PPATK, Jalan Ir H Juanda, Jakarta Pusat, Selasa, 17 April 2018.
 
Menurut Yasonna, draf tersebut sudah hampir rampung. Namun, Bank Indonesia sebagai salah satu pihak yang terlibat, ingin menyampaikan pandangannya kembali, sehingga draf RUU perlu diubah.

Baca: PPATK Minta Transaksi Tunai Dibatasi

Yasonna mengatakan menunggu pandangan dari Bank Indonesia untuk menyempurnakan draf RUU tersebut. Sebab, UU itu dinilai perlu komprehensif dari berbagai perspektif.
 
Yasonna menambahkan saat ini pihaknya tengah menyelesaikan tahap akhir RUU tersebut hingga pada proses penandatanganan para menteri. Setelah itu, draf bakal diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
 
"Proses penandatanganan antarmenteri akan kita lakukan. Setelah selesai, langsung diserahkan ke Bapak Presiden. Nanti Pak Presiden akan mengirim ke DPR," tegas Yasonna.
 
RUU ini, kata dia, merupakan komitmen pemerintah. Sebab, beleid ini diklaim memiliki peranan penting dan strategis untuk pemerintahan yang bersih, mengurangi lalu lintas uang yang tidak jelas.
 
"Karena di dunia sekarang ini sudah lebih banyak non-cash transaction. Persoalannya di masyarakat, transaksi dengan jumlah besar kadang-kadang masih suka menggunakan cash," tandasnya.
 


(FZN)

KPK Kaget PT Jakarta Batalkan JC Andi Narogong

KPK Kaget PT Jakarta Batalkan JC Andi Narogong

5 hours Ago

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap Andi Narogong. Menanggapi hal terseb…

BERITA LAINNYA