APBD 2019 Harus Utamakan Pembangunan Nasional

M Sholahadhin Azhar    •    Kamis, 24 May 2018 12:22 WIB
apbdpemerintah daerah
APBD 2019 Harus Utamakan Pembangunan Nasional
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.

Jakarta: Paradigma penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus selaras dengan visi dan misi pemerintah pusat. Pasalnya, keberhasilan pencapaian pembangunan sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

"(Harmonisasi) antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat serta antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat rapat sosialisasi dan penyusunan RAPBD di Jakarta, Kamis, 24 Mei 2018.

Untuk mencapai hal tersebut, ia mengingatkan agar kepala daerah dan DPRD untuk berkolaborasi. Kedua unsur pemerintah daerah itu tak boleh saling menekan sehingga rancangan peraturan daerah (raperda) dan APBD 2019 bisa diteken paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran 2019. 

"Ini merupakan tanggung jawab yang sangat penting bagi kedua belah pihak demi kelangsungan pembangunan di daerah," kata Tjahjo. 

Sebagai acuan, politikus PDI Perjuangan ini telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Panduan itu diharap bisa membantu daerah mengelola rancangan anggaran dengan profesional. 

Aturan itu memerintahkan pemerintah daerah memperhatikan pelaksanaan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Jajaran di daerah juga harus memastikan pencapaian target reformasi birokrasi 2018 terlaksana dengan baik. 

Baca: APBD Jember Tunggu Hasil Evaluasi Gubernur

"Diharapkan pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya lebih baik dari tahun ke tahun," kata dia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin menambahkan ada beberapa hal yang harus dipahami terkait Permendagri Nomor 38 Tahun 2018. Pertama yakni fokus anggaran untuk memberi manfaat pada masyarakat dan memutus celah perilaku koruptif.

Selain itu, perancangan APBD juga harus mendukung tugas forum koordinasi pimpinan daerah mulai dari provinsi hingga kecamatan. Syarifuddin juga mengingatkan agar penganggaran mengedepankan fleksibilitas dalam pemberian hibah dan bantuan sosial.

"Yang terakhir adalah menetapkan secara bertahap transaksi nontunai," kata Syarifuddin.


(OGI)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA