Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang, dijadwalkan memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Padang (UNP), pada Jumat, 7 Juli 2017.
Oso, sapaan Oesman Sapta, beserta jajarannya telah berada di Padang sejak Kamis, 6 Juli 2017. Ini merupakan kali pertama Oso berkunjung ke Ranah Minang, setelah resmi menjabat sebagai Ketua DPD RI, sejak 4 April 2017.
Fokus DPD mendorong kepentingan DPD di DPR, antara lain mengenai penguatan DPD melalui UU MD3.
Daerah penghasil migas sebagian besar belum maju dalam pembangunan.
Azis mengatakan, ada banyak hal yang harus diperhatikan dari terbitnya Perppu Ormas.
BAP DPD RI akan menggelar rapat di Jakarta bersama TVRI Pusat dan BPK RI untuk merumuskan hal strategis terkait pemeriksaan BPK.
DPD ingin mendapat masukan terkait RUU Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kepulauan.
Menurut Komite II DPD RI, energi baru terbarukan harus dikelola pemerintah dengan dibeli melalui PLN.
Komite II DPD RI menyerap aspirasi Pemda Jawa Timur dalam merancang UU Geologi dan UU Energi Baru Terbarukan (EBT).
Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang menerima kunjungan pengurus Komunitas Cinta Berkain (KCB) Indonesia.
Ketua DPD RI Oesman Sapta, didampingi Wakil Ketua DPR RI Nono Sampono, bertemu Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa, 18 Juli 2017.
Lantaran anak cenderung meniru dan mengikuti kebiasaan dan perilaku orang tua, maka diharapkan orang…
Jumlah asupan makanan menjadi hal penting dalam menyukseskan penurunan berat badan.
Zulkifli menyinggung perihal implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra bersiap mengajukan gugatan Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (M…
Misbakhun menyebut operasi tangkap tangan KPK penuh rekayasa.
Pemberian indekos 50 pintu itu, lanjut Muchtar, sebagai kompensasi agar pemiliknya tak jadi diperkarakan KPK.
Menurut Muchtar, hakim Pengadilan Tipikor kerap mengabaikan fakta persidangan.
Miko menerangkan pertemuan itu berlangsung pada November 2013 di gedung lama KPK.
Seharusnya, partai koalisi penyokong pemerintah mendukung kebijakan pemerintah.
PKS khawatir dengan nasib sejumlah partai baru yang akan ikut Pilpres 2019.
Melalui musyawarah, segala perbedaan pendapat diyakini selesai dengan baik.
Indonesia sudah memiliki Konsulat Kehormatan di Ramallah agar terus memberikan dukungan kepada Palestina.
KPK memeriksa Mantan Staf Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dal…
