KPK Diminta Hadiri Rapat Pansus Angket untuk Klarifikasi Temuan

Husen Miftahudin    •    Senin, 18 Sep 2017 16:28 WIB
angket kpk
KPK Diminta Hadiri Rapat Pansus Angket untuk Klarifikasi Temuan
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Panitia Khusus Angket kembali meminta KPK untuk hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP). Pansus akan mengonfirmasi temuan pelanggaran Lembaga Antirasuah itu sebelum rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo.

"Tentu kami berharap dan juga publik berharap agar KPK bisa hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK kepada rakyat, dalam hal ini DPR. Karena Undang-undang 30 Tahun 2002 mensyaratkan pertanggungjawaban dan laporan KPK kepada tiga institusi, yaitu Presiden, BPK, dan DPR," kata Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 18 September 2017.

Kehadiran KPK dalam RDP dengan Pansus Angket ditujukan agar temuan pelanggaran lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo itu tak sepihak. Bila KPK tak juga hadir, Pansus Angket akan tetap melaporkan temuan-temuan tersebut kepada Presiden dan rapat paripurna yang bakal digelar pada 28 September 2017.

"Jadi kalau KPK tidak hadir, yang rugi rakyat. Jika KPK tidak berkenan hadir, tetap kami hormati, tapi KPK juga harus menghormati kerja Pansus Angket DPR RI untuk KPK. Kami sudah mengundang," tegas dia.

Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi menganggap rapat konsultasi Pansus Angket bersama pimpinan DPR dengan Jokowi sangat penting. Terkait hari dan tanggal rapatnya, politikus NasDem itu menyerahkan sepenuhnya pada Presiden.

"Karena akan memberikan pemahaman kepada Presiden dalam konteks hubungan antarlembaga di Indonesia," ungkapnya.

Rapat konsultasi Pansus dengan Presiden adalah yang pertama dalam periode 2014-2019. Pertemuan akan membeberkan dan menyerahkan hasil kerja Pansus terkait empat temuan pelanggaran KPK dalam hal tata kelola kelembagaan, anggaran, sumber daya manusia, hingga penegakkan hukum pemberantasan korupsi.

Taufiqulhadi menitikberatkan pada temuan sejumlah aset yang telah dihibahkan KPK kepada lembaga lain. Menurut dia, tugas pelelangan, hibah barang sitaan, dan barang rampasan hasil korupsi adalah kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku bendahara negara.

Masinton menjelaskan bila dalam dokumen temuan pelanggaran KPK yang mencapai lima koper itu ada juga hasil konfirmasi kepada rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan). Di dokumen itu, sebagian aset yang disita KPK ternyata tidak terdapat di rupbasan, baik secara fisik maupun administrasi.

"Ada temuan beberapa aset Nazarudin yang katanya sudah disita tapi masih beroperasi dan di bawah kendali pihak Nazarudin. Kemudian juga ada aset yang seperti barang bergerak, mobil-mobil mewah yang katanya sudah disita KPK tapi faktanya keberadaannya tidak diketahui," pungkas Masinton.



(OGI)