Pansus RUU Pemilu Godok Aturan Kampanye di Media Sosial

Antara    •    Jumat, 21 Apr 2017 10:38 WIB
revisi uu pemilu
Pansus RUU Pemilu Godok Aturan Kampanye di Media Sosial
anggota Panitia Khusus RUU Pemilu Achmad Baidowi berbicara dalam diskusi Forum Legislasi di Press Room DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/9)--MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Saat ini, media sosial menjadi salah satu alat yang efektif untuk kampanye. Pansus RUU pemilu tengah menggodok aturan mekanisme kampanye di media sosial.

"RUU Pemilu mulai mengatur kampanye di media sosial karena UU sebelumnya belum mengatur terkait hal tersebut," kata anggota pansus RUU Pemilu Achmad Baidowi di Jakarta, Jumat 21 April 2017.

Dia mengatakan PKPU no 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota hanya mengatur mengenai akun resmi pasangan calon dan para pendukung.

Baca: Pansus RUU Pemilu Tak Bahas Anggota KPU dari Parpol

Terkait akun-akun liar yang banyak beredar di medsos belum diatur. Sehingga diperlukan payung hukum agar tidak terjadi kampanye hitam terhadap salah satu calon.

"Pengaturannya seperti apa, pemerintah silakan melakukan simulasi misalnya terkait kampanye hitam bagaimana mengatasinya," ujarnya.

Politikus PPP itu menilai pengaturan kampanye di medsos dalam UU Pemilu sangat penting. Karena ke depan tren digital politik siber semakin menguat.

Kalau tidak disiapkan perangkat aturan, maka masyarakat akan menjadi korban dari kampanye hitam dan berita-berita hoax. "Terus terang masyarakat risih ketika orang berantem di medsos karena muncul sebuah komentar tanpa tedeng aling-aling," katanya.

Tujuan dibuat aturan tersebut agar kampanye di medsos bisa terkontrol, dan terkendali. Sehingga kampanye hitam bisa berkurang.


(YDH)