Menteri Tjahjo: Ambang Batas Presiden Masih Konstitusional

Putri Anisa Yuliani    •    Jumat, 16 Jun 2017 13:10 WIB
revisi uu pemilu
Menteri Tjahjo: Ambang Batas Presiden Masih Konstitusional
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Foto: MI/M Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri berpendapat adanya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold masih kontitusional. Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan keserentakan pilkada tak serta-merta melarang adanya ambang batas presiden.

"Masih konstitusional untuk diterapkan di pemilu presiden 2019," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam pesan singkatnya, Jumat 16 Juni 2017.

Presidential Threshold sudah diatur di UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada uji materi terhadap terhadap UU tersebut MK tak membatalkan ketentuan presidential threshold.

"Pertimbangan pemerintah mengusulkan presidential threshold karena jumlah pengaturan threshold prinsipnya masih sama dan tak bertentangan dengan konstitusi," kata Tjahjo.

Keberadaan presidential threshold, lanjut Tjahjo, untuk menjamin kualitas capres dan cawapres yang bisa maju dalam Pemilu. Presidential threshold juga dapat memperkuat sistem pemerintahan yang presidensial.

"Karena, untuk dapat memajukan capres dan cawapres, parpol harus memiliki perolehan suara dalam jumlah tertentu, baik melalui pengusungan sendiri maupun harus koalisi."

Baca: Kalla Berharap Ambang Batas Presiden tak Berubah

Politikus PDI Perjuangan itu juga berpandangan dua kali pemilu sudah dilakukan dengan angka threshold yang sama dan tak bermasalah. Hasilnya, jumlah capres dan  cawapres yang maju bervariasi. Pada pemilu 2009 terdapat lima pasang. Pemilu 2014 muncul dua pasang.

"Ini membuktikan tak ada masalah jika threshold tetap diberlakukan," katanya.

Ia pun yakin pembahasan untuk mencapai kesepakatan ambang batas tak membuat pembahasan RUU Pemilu molor. Pemerintah dan eksekutif dinilai mampu mempercepat pembahasan sebelum memasuki tahapan Pemilu 2019 pada 1 Oktober nanti.

"Dalam waktu enam bulan Pansus mampu membahas hingga 562 pasal. Tinggal 5 poin yang sekarang sudah ditahapkan di forum lobi. Jadi, tak ada alasan untuk molor," katanya.




(UWA)

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

1 hour Ago

Azmin akan menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiha…

BERITA LAINNYA