Komisi X Tunggu Rancangan Program Moratorium UN

Dheri Agriesta    •    Senin, 28 Nov 2016 14:54 WIB
ujian nasional
Komisi X Tunggu Rancangan Program Moratorium UN
Ilustrasi UN/MI/Benny Basriandy

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra menilai pemerintah perlu menggelar rapat kerja sebelum memutuskan moratorium pelaksanaan ujian nasional (UN). DPR akan mendukung apabila rancangan moratorium UN disusun dengan baik.

"Jika roadmap moratorium UN memang baik, tentu kita akan beri dukungan," kata Sutan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

Sutan sepakat soal usulan Kemendikbud bakal mengembalikan ujian kelulusan kepada pemerintah daerah. Menurut dia, setiap pendidik di sekolah paham dengan kemampuan dan prestasi siswa.

Sekolah diyakini mengikuti perkembangan siswa melalui ujian dan beberapa aktiviitas lain. Hal semacam itu lebih penting ketimbang UN yang digelar tiga hari dan membuat siswa tertekan.

"Menimbulkan orang tua juga stres," ucap dia.

Menurut Sutan, pelaksanaan UN menghabiskan anggaran Rp530 miliar. Moratorium bisa membuat anggaran dimanfaatkan untuk hal lain.

"Untuk sarana dan prasarana, dan misalnya kesejahteraan guru," tegas dia.

Sutan menilai, pendidikan dan kualitas siswa tak lepas dari sejumlah indikator. Beberapa di antaranya guru, sarana dan prasarana, biaya, dan kurikulum.

Sementara itu, Kemendikbud dipandang harus memberikan penjelasan tegas soal rencana penangguhan ujian nasional.

"Sehingga dengan demikian kita juga bisa menjawab semua stakeholder pendidikan, ini loh manfaatnya," jelas Sutan.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy telah bertemu Presiden Joko Widodo dan berbicara tentang penangguhan UN. Menurut Muhadjir, Presiden Jokowi menyetuji wacana tersebut.

Pelaksanaan moratorium tinggal menunggu penerbitan instruksi presiden. Saat ini, kata Muhadjir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah merampungkan persiapan moratorium UN.

Muhadjir telah mengumpulkan kepala dinas provinsi pendidikan se-Indonesia untuk menjelaskan hal ini secara teknis. Rencana ini ditargetkan terealisasi 2017.


(OJE)