Masa Bakti Komisioner KPU & Bawaslu Kemungkinan Diperpanjang

M Sholahadhin Azhar    •    Selasa, 21 Mar 2017 16:28 WIB
revisi uu pemilu
Masa Bakti Komisioner KPU & Bawaslu Kemungkinan Diperpanjang
Riza Patria (tengah) --MI/MOHAMAD IRFAN

Metrotvnews.com, Jakarta: Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) belum ada titik temu. Jika tak rampung, Presiden Jokowi diminta memperpanjang masa bakti penyelenggara Pemilu.

"Tentu kita minta melalui pimpinan DPR kepada Presiden meminta perpanjangan masa bakti KPU dan Bawaslu sekarang. Sampai dengan dilantiknya komisioner baru," kata Wakil Ketua Pansus Pemilu Riza Patria di Gedung DPR, Selasa 21 Maret 2017.

Eksekutif, kata Riza, bisa membentuk panitia seleksi penyelenggara pemilu. DPR bisa setuju atau tidak setuju dengan pembentukan dan ketentuannya. Alasannya, tidak semua produk pemerintah harus disetujui oleh DPR.

Baca: RUU Pemilu Segera Diputuskan

Riza mencontohkan, rapat paripurna yang tak selalu disahkan pemerintah meski sudah disetujui DPR. "Kalau pemerintah minta melanjutkan tapi DPR minta tidak, ya bisa tidak. Sebaliknya juga begitu," imbuh Riza.

Hingga kini RUU Pemilu tak kunjung usai. Ini berdampak pada hasil Panitia Seleksi Penyelenggara Pemilu. Panitia Seleksi sudah menyerahkan 14 nama calon komisioner KPU dan 10 nama calon komisioner Bawaslu ke Presiden Joko Widodo.

Namun, nasib calon komisioner ini menggantung. Komisi II DPR tak kunjung melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Alasannya, ada yang janggal dari nama-nama yang lolos. Misalnya, semua petahana di KPU lolos, sedangkan petahana di Bawaslu kandas.



Belum jelasnya nasib calon komisioner penyelenggara pemilu ini diperkirakan berdampak pada perhelatan pemilu serentak 2019.
"Nanti pilihan ada dua. Apakah bergantung atau tidak pada hasil UU Pemilu baru? Akan kita putuskan," kata Riza.

Juni 2017 merupakan batas akhir pengesahan UU Pemilu hasil revisi. Waktu tersebut, menurut perhitungan pemerintah, sesuai perhitungan persiapan penyelenggaraan Pemilu. Setidaknya 22 bulan sebelum pemilu serentak 2019 aturan harus sudah ada.


(YDH)