Keputusan MK Berpotensi Ubah Jadwal Pemilu

Faisal Abdalla    •    Kamis, 11 Jan 2018 15:56 WIB
revisi uu pemilu
Keputusan MK Berpotensi Ubah Jadwal Pemilu
Sidang pembacaan putusan tentang gugatan UU Pemilu - Medcom.id/Faisal Abdalla.

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Partai Idaman yang meminta verifikasi seluruh partai politik yang bakal berlaga pada Pemilu 2019. Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan keputusan MK ini berpotensi mengubah jadwal pelaksanaan pemilu. 

"Yang paling penting dilihat apakah keputusan ini berimplikasi terhadap jadwal dan program kita untuk Pileg dan Pilpres ke depan. Kalau kita hitung mungkin ini juga akan berimplikasi pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 tahun 2017 tentang jadwal dan program," ujar Ilham di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis, 11 Januari 2018. 

Untuk menindaklanjuti keputusan MK ini, Ilham mengatakan KPU bakal menggelar rapat malam ini. Rapat akan membahas implikasi dari putusan MK, termasuk adanya potensi penambahan anggaran untuk melakukan verifikasi yang sebelumnya hanya diwajibkan kepada parpol yang belum pernah diverifikasi pada Pemilu 2014 lalu. 

"Ini nanti malam akan dibahas apakah (keputusan MK) berimplikasi juga pada anggaran. Tentu saja kita cek kembali apakah anggaran yang sudah kita anggarkan kemarin itu bisa mengakomodir untuk verifikasi ke semua parpol? Ini yang akan coba kita kaji bersama," lanjut Ilham. 

(Baca juga: MK Putuskan Parpol Peserta Pemilu 2014 Harus Verifikasi Ulang)

Ilham tidak menampik adanya kemungkinan molornya jadwal Pemilu 2019 sebagai implikasi dari putusan MK tersebut. Semuanya akan dibahas dalam rapat malam nanti. 

"Kalau semua diverifikasi waktunya akan bertambah. Kemungkinan ada kewajiban kita untuk mengubah jadwal penetapan partai untuk peserta pemilu 2019 yang akan datang," tukas Ilham. 

Ilham menambahkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) menanggapi putusan MK tersebut. 

Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan Partai Idaman terhadap UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam perkara nomor 53/PUU-XV/2017, Partai Idaman menggugat pasal 173 ayat (1) dan (3) terkait verifikasi faktual parpol peserta pemilu. 

MK mengabulkan gugatan tersebut. Sehingga semua parpol, baik parpol baru maupun parpol yang sudah pernah diverifikasi dalam Pemilu 2014 harus diverifikasi ulang untuk keikutsertaannya pada Pemilu 2019. 

 


(REN)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA