KPK Diminta Tunda Penetapan Status Tersangka Calon Kepala Daerah

Muhammad Al Hasan    •    Selasa, 13 Mar 2018 00:47 WIB
ott kpkpilkada 2018
KPK Diminta Tunda Penetapan Status Tersangka Calon Kepala Daerah
Menko Polhukam Wiranto. Foto: MI/Ramdani

Jakarta:  Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto minta agar KPK menunda penetapan status tersangka bagi pasangan calon yang terindikasi kasus korupsi. 

Wiranto mengatakan permintaan ini merupakan hasil dari kordinasi yang dilakukan antara KPU, KPK, dan Jaksa agung.

"Kalau sudah ditetapkan sebagai paslon, menghadapi pilkada serentak, kita dari penyelenggara hanya mohon ditunda dulu lah penyelidikannya, penyidikannya dan pengajuan dia sebagai saksi ataupun sebagai tersangka," kata Wiranto saat ditemui di Ruang Rapat Utama Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin 12 Maret 2018.

Menurut dia bila KPK menetapkan pihak yang sudah resmi jadi calon kepala daerah akan mengancam keberlangsungan pemilu. Ia berdalih ini akan mengancam kepercayaan pemilih terhadap pasangan calon juga partai pendukung calon tersebut.

"Apalagi kalau sudah ditentukan sebagai paslon itu bukan pribadi lagi, tapi milik para pemilih, milik partai-partai yang mendukungnya, milik orang banyak," tutur Wiranto.

Mantan Ketum Hanura ini mengatakan permintaan tersebut tidak berlebihan. Penetapan status bagi pihak tersebut bisa dilanjutkan kembali setelah pemilu usai.

"Tidak berlebihan, kalau permintaan dari penyelenggara pemilu ya tunda dululah. Nanti setelah pelaksanaan itu silakan lanjutkan. Nanti kalau sudah pemilu, ya tidak ada masalah. Silakan saja. Itu Hasil rapat kita," pungkas Wiranto.

Meski demikian Wiranto tidak mempersalahkan apabila KPK telah menetapkan status tersangka pada peserta yang belum diumumkan sebagai calon kepala daerah oleh KPU.

"Kalau belum ditetapkan sebagai calon atau pasangan calon, silakan saja KPK melakukan langkah-langkah hukum terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi," ujar Wiranto.

Meski demikian ketika disinggung kapan akan melakukan pertemuan dengan KPK, Wiranto masih enggan menyebutkan kepastiannya. Dia berdalih agar fokus pada masalah yang sekarang dulu agar pemilu berjalan aman dan tertib.

"Kita akan bicarakan lagi dengan KPK masalah-masalah seperti ini. Tapi, intinya adalah jangan sampai ada langkah-langkah tertentu yang justru mengganggu penyelenggaraan pemilu yang kita harapkan suksesnya,  aman, tertib, enggak bermasalah," tandas dia.


(SCI)