MK Tolak Uji Materi soal KPK

christian dior simbolon    •    Rabu, 21 Feb 2018 16:49 WIB
kpkkorupsi e-ktpsetya novantoangket kpk
MK Tolak Uji Materi soal KPK
Terdakwa kasus korupsi KETP-el Setya Novanto - MI/Ramdani.

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang diajukan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto. Dalam amar putusannya, MK menilai Novanto tak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam uji materi tersebut.

"Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Amar putusan mengadili dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2018. 

Dalam perkara bernomor 95/PUU-XV/2017 itu, Novanto meminta MK menyatakan Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU KPK bertentangan dengan UUD 1945. Novanto merasa hak konstitusionalnya sebagai warga negara dilanggar setelah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik (KTP-el). 

Novanto beralasan sebagai anggota DPR ia mempunyai hak imunitas terhadap hukum dan pemanggilan terhadap dirinya butuh izin dari Presiden. Argumentasi itu mengacu pada pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan izin tertulis dari Presiden. 

Mantan Ketua Umum Golkar itu berpendapat izin tertulis dari Presiden diperlukan agar seorang anggota DPR tidak dikriminalisasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Namun demikian, dalam pertimbangannya, MK menyatakan ketentuan Pasal 245 ayat 1 tidak bisa dipisahkan dengan isi Pasal 245 ayat 3 UU MD3.

(Baca juga: Taufiqulhadi Sebut Novanto Meniru Gaya KPK soal Uji Materi)

Disebutkan dalam pasal itu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal 245 tidak berlaku jika anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, serta tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara.

"Pasal 245 ayat 1 UU MD3 tidak bisa dipisahkan dengan ayat 3. Maka dalil pemohon sesungguhnya tidak terjadi. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan," kata Saldi Isra saat membacakan pertimbangan majelis hakim.

Pada kesempatan yang sama, MK juga menolak permohonan uji materi lain yang diajukan oleh terdakwa kasus korupsi KTP-el tersebut yaitu Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK terkait larangan seseorang untuk bepergian ke luar negeri. 

"Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan," jelas Arief. 




(REN)

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

20 hours Ago

Fredrich menyesalkan sikap JPU KPK yang dinilai sengaja tidak mau menghadirkan sejumlah saksi k…

BERITA LAINNYA