Pertemuan Jokowi dan SBY Rintis Koalisi di Kabinet

Rudy Polycarpus    •    Senin, 30 Oct 2017 05:14 WIB
sbypresiden jokowi
Pertemuan Jokowi dan SBY Rintis Koalisi di Kabinet
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka -- Foto: Biropers Istana

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono diyakini tengah merintis jalan kerja sama di kabinet.

Pasalnya, kata peneliti Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan, sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang kerap mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah mulai membuat koalisi menjadi tidak nyaman.

"Mungkin Jokowi merasa sudah saatnya menghukum PAN karena sudah beberapa kali mengambil sikap oposisi terhadap kebijakan pemerintah," ujarnya Minggu 29 Oktober 2017.

Kalau kursi PAN dihilangkan dari kabinet, sambung Djayadi, menggandeng partai lain merupakan keniscayaan. Menurutnya, Demokrat menjadi partai yang paling berpeluang bergabung di dalam kabinet. Di sisi lain, dia melihat SBY terus berusaha agar kartu politik putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tetap hidup pasca Pilkada DKI Jakarta 2017

"Jadi mungkin saja pembicaraannya soal-soal tersebut," imbuh dia.

Secara terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristyanto menepis pertemuan tersebut dikaitkan dengan reshuffle kabinet. Hasto mengatakan, meskipun keputusan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, dia mengetahui secara persis bagaimana model pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Jokowi yang diusung partainya.

Menurutnya, Jokowi bukan tipe pemimpin yang suka mengumbar rencana-rencana strategis kepada pihak lain terlebih kepada lawan politiknya.

PDI-P, kata Hasto, menyambut positif pertemuan tersebut. Dia menyebut ada semangat gotong royong yang dibangun keduanya sebagai presiden dan orang yang pernah menduduki posisi tersebut. Dialog semacam itu dianggap penting untuk berjalannya roda pemerintahan Jokowi.

"Membuka ruang dialog dan persahabatan dengan tokoh-tokoh manapun, baik yang kritis sekalipun," ujarnya.

Senada dengan Hasto, pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, komunikasi di antara elite politik adalah sesuatu yang positif dan dapat bermanfaat untuk meredakan kegaduhan politik.

Menurut Emrus, pertemuan para tokoh bangsa perlu sering dilakukan ketimbang hanya berbalas pantun politik di ruang publik. Hal tersebut hanya akan memperkeruh situasi bangsa.

"Justru pertemuan para tokoh kita jauh lebih baik dibanding misalnya berbalas 'pantun' politik di ruang publik. Jadi mereka bisa menemukan solusi penyelesaian masalah yang dihadapi bangsa saat ini," pungkas Emrus.

Manuver PAN belakangan mendapatkan sorotan. Sejak memutar haluan dari mendukung Prabowo-Hatta di Pilpres 2014 ke mendukung Jokowi-JK dalam pemerintahan, PAN mulai bimbang melangkah. Di satu sisi, PAN memiliki representasi politik di pemerintahan pascaperombak­an kedua Kabinet Kerja. Di sisi lain, dalam beberapa isu krusial dan fundamental mereka mulai tak sejalan dengan mitra koalisi penyokong pemerintahan lainnya. Misalnya dalam UU Pemilu dan Perppu Ormas.

 


(Des)