Fraksi PKS Minta MKD Memproses Fahri Hamzah

Nur Azizah    •    Kamis, 18 May 2017 12:45 WIB
angket kpk
Fraksi PKS Minta MKD Memproses Fahri Hamzah
Fahri Hamzah. Foto: MI/M. Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memproses Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Pernyataan itu disampaikan anggota Fraksi PKS Ansory Siregar dalam rapat paripurna DPR.

Ansory mengatakan, Fahri telah melanggar kode etik karena menyetujui hak angket terhadap KPK secara sepihak. Ansory menyampaikan, Fahri tidak mempersilakan seluruh fraksi mengemukakan pendapatnya.

"PKS mendesak kepada MKD untuk memproses dugaan pelanggaran saudara Fahri Hamzah sebagai pimpinan paripurna," kata Ansory di gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Selatan, Kamis 18 Mei 2017.

Ansory menyatakan, PKS berkomitmen menolak hak angket dan tidak akan mengirimkan perwakilannya ke pansus hak angket. PKS, lanjut dia, tidak akan bertanggung jawab atas pembentukan pansus hak angket KPK.

"Kami tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan PKS. Sikap Fahri Hamzah merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sendiri," tegasnya.

Klik: Fahri Hamzah Disebut Aktor di Balik Angket KPK

Selain PKS, Fraksi Gerindra juga menolak hak angket KPK. Anggota Fraksi Gerindra Edhy Prabowo juga menilai, keputusan yang diambil Fahri tidak sesuai prosedur.

"Cuma tek-tok sebentar langsung diputuskan. Belum mendengar (suara) kami. Hak angket ini sangat kental politiknya," tutur Edi.

Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyebut, pengambilan keputusan hak angket tidak sah dan sepihak. Ini terlihat saat Ketua Sidang Fahri Hamzah secara sepihak mengetok palu.

"Interupsi dari anggota-anggota yang menolak pengambilan keputusan sidang tersebut justru diabaikan," kata Donal.

Alhasil kata dia banyak anggota meninggalkan sidang dan tidak turut dalam voting. Tercatat anggota tiga fraksi keluar ruang rapat paripurna, yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKB.

Padahal, kata Donal, dalam ketentuan mekanisme angket yang diatur dalam Pasal 199 ayat (3) Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR/DPRD dan DPD (MD3) disebut usulan menjadi hak angket bila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari satu per dua jumlah anggota DPR. Dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari satu per dua jumlah anggota yang hadir.

Klik: Fahri Hamzah: Mayoritas Menyetujui Hak Angket KPK

Fahri yang menyetujui hak angket secara sepihak tanpa persetujuan anggota, kata Donal, adalah tindakan ilegal dan sewenang-wenang. Tindakan itu juga dianggap merendahkan masing-masing anggota DPR untuk memberikan sikap atas pengajuan hak angket.

"Oleh karena prosedur formal tidak terpenuhi, maka hak angket cacat hukum dan tidak bisa dilanjutkan." tegas dia.

Donal mengimbau, KPK tidak datang ke forum yang ilegal dan cacat hukum bila suatu hari diundang oleh tim hak angket.

 


(TRK)

Elza Syarief Tuding Yulianis Diistimewakan KPK

Elza Syarief Tuding Yulianis Diistimewakan KPK

7 hours Ago

Kuasa hukum Nazaruddin, Elza Syarief menggelar konferensi pers menanggapi pernyataan Yulianis. …

BERITA LAINNYA