KPK Diminta Kooperatif

Renatha Swasty    •    Selasa, 20 Jun 2017 10:09 WIB
angket kpk
KPK Diminta Kooperatif
Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa. Foto: MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa meminta KPK lebih kooperatif. Utamanya pada permintaan pemanggilan Miryam S. Haryani di Pansus.

"Dan saya mendorong dan berharap betul agar bisa lebih kooperatif. Karena sesungguhnya apa sih yang perlu dikhawatirkan?" kata Agun di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin 19 Juni 2017.

Kehadiran Miryam, kata dia, sangat penting untuk menguak surat yang dikirim Miryam ke Pansus. Isinya menyebut kalau Miryam tak pernah ditekan oleh anggota Komisi III dalam penyidikan kasus KTP-el.

Agun bilang pembentukan angket dilakukan untuk kepentingan bersama. Maka penting bagi semua pihak untuk terbuka.

"Jangan bicara untuk kepentingan DPR, untuk kepentingan KPK. Tapi untuk kepentingan penegakan hukum pemberantasan korupsi yang lebih berkeadilan," kata Agun.

Sementara itu, terkait penolakan pemanggilan paksa yang disebutkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Agun tak mau banyak komentar. Dia bilang, kalau sampai tiga kali Miryam tak hadir maka akan diberlakukan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di Pasal 204 disebutkan seseorang yang tiga kali tak hadir akan dipanggil paksa.

"Jadi kalau dipanggil pertama kali tidak hadir, maka ada panggilan kedua. Tapi, panggilan kedua kan belum tahu (bisa hadir atau tidak). Mudah-mudahan bisa hadir," kata dia.

Baca: KPK Menolak Menghadirkan Miryam ke DPR

KPK menolak menghadirkan Miryam di rapat Pansus. Alasannya, ekspose penyidik KPK menyatakan tak dapat menghadirkan Miryam. Kedua, KPK bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, KPK belum mengetahui secara resmi adanya keputusan DPR tentang pembentukan Pansus.




(UWA)

Pakar Nilai Sidang KTP-el Setya Novanto Sudah Seharusnya Dilanjutkan

Pakar Nilai Sidang KTP-el Setya Novanto Sudah Seharusnya Dilanjutkan

22 minutes Ago

Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menilai proses praperadilan Setya Novanto seharusnya gugur…

BERITA LAINNYA