Mendikbud Pastikan Program 5 Hari Sekolah Berlanjut

Intan fauzi    •    Selasa, 20 Jun 2017 14:17 WIB
pendidikan
Mendikbud Pastikan Program 5 Hari Sekolah Berlanjut
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy--Metrotvnews.com/M Rodhi Aulia

Metrotvnews.com, Jakarta: Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Program Penguatan Karakter dengan Lima Hari Sekolah tetap dilanjutkan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membantah kebijakan itu dibatalkan Presiden Joko Widodo.

Muhadjir menjelaskan, apa yang dimaksud Presiden Jokowi ialah menaikkan payung hukum aturan tersebut. Dari Peraturan Mendikbud (Permendikbud) menjadi Peraturan Presiden (Perpres).

"Jadi tidak ada pembatalan. Yang dibatalkan itu oleh perpres. Permendikbud digantikan, dinyatakan tidak berlaku lagi," kata Muhadjir saat menemui PGRI di Gedung A Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa 20 Juni 2017.

Baca: Presiden Tata Ulang Aturan Sekolah 5 Hari

Ia mengungkapkan, program penguatan karakter (P2K) merupakan salah satu program aksi dari duet Jokowi-JK. Karena itu, kata Muhadjir, mustahil jika Permendikbud itu dibatalkan.

Ia menceritakan asal Permendikbud tentang P2K. Menurut dia, aturan itu itu merupakan arahan langsung Presiden Jokowi saat rapat terbatas 3 Februari 2017. Saat itu, Jokowi meminta Muhadjir menyinkronkan hari libur sekolah dengan hari libur pegawai.

"Agar Sabtu-Minggu jadi hari keluarga. Agar interaksi orang tua dan anak lebih intensif dan Sabtu-Minggu dimanfaatkan untuk menikmati kekayaan budaya dan kekayaan alam Indonesia," terang dia.

Baca: Full Day School Dinilai Sesuai Komitmen Pemerintahan Jokowi-JK

Perpres diperlukan, karena Permendikbud lebih lemah sebagai payung hukum. Berdasarkan pertemuan dengan Kemenkumham dan Sekretariat Negara, diputuskan untuk membuat Perpres. "Seberapa persen dari Permendikbud yang akan diakomodasi, kita lihat sambil berjalan. Ada penyempurnaannya," tegas dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma'ruf Amin mengatakan, peraturan tentang kegiatan belajar mengajar lima hari akan dikaji ulang. Itu sebagai respons yang berkembang di masyarakat mengenai model pendidikan di Indonesia.

"Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu dan juga akan meningkatkan regulasinya dari yang semula peraturan menteri, mungkin akan ditingkatkan menjadi peraturan presiden," kata Ma'ruf Amin usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana, Jakarta, Senin, 19 Juni 201.

Penataan ulang terhadap aturan itu nantinya akan melibatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan masyarakat. Dengan begitu, apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat dituangkan dalam aturan baru.


(YDH)