Ide Perombakan Sistem Pilkada bakal Didiskusikan bersama KPK

Ilham wibowo    •    Senin, 12 Mar 2018 11:44 WIB
dpr
Ide Perombakan Sistem Pilkada bakal Didiskusikan bersama KPK
Ketua DPR Bambang Soesatyo/Medcom.id/Ilham Wibowo

Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) bakal menyampaikan ide perombakan pemilihan kepala daerah kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, sistem demokrasi saat ini cenderung menjadi lahan korupsi calon kepala daerah.

"Kami akan mengajak KPK berdiskusi. Kenapa demokrasi kita berujung pada biaya mahal. Ini menjadi penyebab utama timbulnya para calon kepala daerah dari incumbent melakukan hal yang tidak terpuji dari hasrat demokrasinya," terang Bamsoet di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 12 Maret 2018.

Bamsoet mengatakan sudah menjadi rahasia umum calon kepala daerah mengeluarkan biaya tinggi untuk ongkos pilkada. Anggaran terutama sektor kampanye dipastikan menghabiskan dana hingga miliaran rupiah.

Bekas ketua Komisi III itu bahkan menyebut calon bupati maupun gubernur butuh puluhan miliar untuk biaya pilkada.

"Kalau itu terjadi maka dapat dipastikan sang calon tidak sepenuhnya kerja untuk rakyat tapi mengembalikan kembali uang yang pernah dikeluarkan," ungkap politikus Golkar itu.

Dalam acara bertajuk 'KPK Mendengar', Bamsoet akan membahas penguatan pencegahan korupsi. Sistem pilkada bisa saja dilaksanakan secara tak langsung.

Ia menjelaskan pemilihan bisa dilaksanakan melalui lembaga keterwakilan. "Diskusi dengan bagian pencegahan akan lebih mudah mengawasi 60 orang di tiap daerah daripada mengawasi banyak calon dan banyak kepentingan di sana. Ini akan menjadi masukan," ucap dia.

Bamsoet mengaku prihatin dengan politik uang yang banyak dilakukan pada pilkada. Banyak calon kepala daerah menyogok rakyat agar terpilih. Celakanya, warga pun dengan senang hati menerima uang atau barang pemberian calon kepala daerah.

"Masyarakat terbiasa dibeli dengan uang. Ironisnya, di beberapa daerah yang saya kunjungi, ada warga yang berharap pilkada bisa dilakukan setiap tahun hingga mereka bisa mendapatkan uang terus," sesal Bamsoet.


(OJE)