Amandemen Bukan Menghapus, tapi Menambah Pasal

Pelangi Karismakristi    •    Rabu, 21 Sep 2016 18:54 WIB
mpr ads
Amandemen Bukan Menghapus, tapi Menambah Pasal
MPR Goes to Campus di Universitas Lampung (Foto:Metrotvnews.com/Pelangi Karismakristi)

Metrotvnews.com, Bandar Lampung: Undang-undang Dasar (UUD) mengalami satu perubahan dalam empat tahap. Perubahan tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem presidensil.

"Bukan empat kali perubaham, melainkan satu kali dalam empat tahap. Perubahan pertama ini kita ingin memperkuat sistem presidensil, karena itu ada pemilihan presiden secara langsung," ujar Pimpinan Badan Pengkajian MPR Rambe Kamarulzaman saat membuka acara MPR Goes to Campus di Universitas Lampung, Rabu (21/9/2016).

Perubahan UUD dilakukan secara adendum, yaitu penambahan. Di mana dalam satu naskah UUD, ada teks asli dan disertai perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

"Sistem adendum ini menambah, bukan menghapus pasal. Kita bisa cek berapa kali pasal diubah," ujar Ketua Fraksi Golkar di MPR ini.

Rambe menjelaskan lebih dalam bahwa MPR memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengubah UUD. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 45, yang berbunyi (1) Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir, (2) "Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.

Menurut Rambe, usulan yang diutarakan itu juga harus disertai alasan untuk mengubah pasal, dan dilengkapi dengan bagaimana rumusan perubahannya. Lalu apakah ada amandemen terbatas UUD?

"Dalam UUD tidak ada amandemen terbatas. Selama persyaratan untuk melakukan perubahan UUD terpenuhi, maka perubahan UUD bisa digagas," tutup Rambe.

MPR Goes to Campus kali ini mengangkat tema Menggagas Perubahan UUD NRI 1945. Selain Rambe, hadir pula narasumber lain, seperi Martin Hutabarat dari Fraksi Gerindra, Mujib Rohmat dari Fraksi Golkar dan dari Fraksi PAN yang diwakili Ali Taher.


(ROS)

Video /