Indonesia Harus Kembali Memperkuat Peran PBB

Githa Farahdina    •    Minggu, 10 Jun 2018 11:42 WIB
indonesia-pbb
Indonesia Harus Kembali Memperkuat Peran PBB
Wakil Ketua Komisi I Satya Widya Yudha/Foto:satyayudha.com

Jakarta: Wakil Ketua Komisi I Satya Widya Yudha menegaskan Indonesia harus melakukan langkah strategis setelah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) periode 2019-2020. Indonesia memegang peran penting mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia sesuai amanah konstitusi.

"Masuknya Indonesia ke DK PBB ini harus dapat memperkuat kembali peran PBB yang kini makin melemah," tegas Satya seperti dilansir Antara, Minggu, 10 Juni 2018.

Politikus Golkar itu menyebut peran PBB dalam menjaga perdamaian dunia melemah di mata internasional. Konflik di Suriah dan pemindahan Kedubes AS ke Jerusalem menunjukkan lemahnya peran PBB.

"Kita harus kritis, termasuk kepada pemerintah AS agar meninjau ulang aksi mereka yang memindahkan kedubesnya ke Jerusalem," ujar Satya.

Baca: Posisi Indonesia Sangat Penting di DK PBB

Indonesia, terang dia, jelas memiliki wibawa di tengah turunnya kredibiltas PBB. Indonesia harus bisa mengatasi pongahnya Amerika Serikat yang kerap tak mematuhi DK PBB.

Indonesia harus menjadi negara aktif menyurakan perdamaian dunia, terutama kemerdekaan Palestina dan terciptanya ketertiban dunia yang selama ini terlibat sengketa dan perang sipil.

Baca: DK PBB Dorong Indonesia Tangkap Sponsor Terorisme

Satya angkat topi dan menyatakan salut untuk keberhasilan Indonesia yang bisa mengantarkan kembali menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Ini menjaid kali keempat Indonesia duduk di posisi itu.

"DPR menyambut baik atas hasil yang diperjuangkan Menlu RI (Retno Marsudi) di Majelis Umum PBB. Sebagai mitra, Komisi I DPR mengapresiasi hal itu. Memang sudah sepantasnya RI berperan aktif dalam perdamaian dunia sesuai mandat konstitusi kita," jelas dia.

Baca: Empat Prioritas Indonesia di DK PBB

Namun, tegas Satya, andil lobi parlemen tak bisa diabaikan. DPR selau menyampaikan pesan khusus meminta dukungan aagar Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada setiap kunjungan luar negeri ke parlemen-parlemen negara sahabat.

"Ini saya kira merupakan bentuk sinergi kesuksesan kolaborasi DPR dan pemerintah. DPR senantiasa menjalankan 'track two (2) diplomacy' dalam setiap kunjungan kerja parlemen RI ke negara-negara sahabat," ucap dia.


(OJE)