Aparat Harus Diberi Wewenang Lebih Tumpas Terorisme

Misbahol Munir    •    Rabu, 16 May 2018 01:37 WIB
revisi uu terorismeTeror Bom di Surabaya
<i>Aparat Harus Diberi Wewenang Lebih Tumpas Terorisme</i>
Ketua IKAPMII sekaligus eks Anggota Komisi XI DPR 2009-2014 Zaini Rahman (kiri), peneliti ASHTN Indonesia R. Ferdian Andi R (tengah) dan peneliti ASHTN Indonesia, Mei Susanto (kanan) dalam sebuah diskusi. Foto: Atara/Reno Esnir

Jakarta: Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAPMII) turut mengutuk aksi teror bom di Surabaya pada Minggu-Senin, 13-14 Mei 2018. Tindakan tersebut sangat keji dan biadab.

Ketua Pengurus Besar IKAPMII Zaini Rahman menilai gagalnya aparat mencegah terjadinya teror bom karena lemahnya undang-undang terkait tindak pindana terorisme.

Zaini mengatakan, selama ini aparat tak bisa berbuat banyak sebelum peristiwa terjadi. "Dalam UU yang dipakai saat ini, mengatakan aparat bisa menindak terduga teroris kalau peristiwanya sudah terjadi. Jadi tidak bisa juga kita mengatakan aparat kecolongan atau lalai," ujar Zaini saat berbincang dengan Medcom.id, Selasa, 15 Mei 2018.

Menurut Zaini untuk mengantisipasi teror bom tak terulang lagi, aparat harus diberi wewenang lebih melalui Revisi Undang-undang Terorisme yang tengah digodok di DPR.  

"Caranya aparat terkait harus diberi wewenang preventive justice (keadilan preventif). Contoh, aparat diberi wewenang menangkap pihak-pihak yang terduga kuat akan melakukan tindakan terorisme. Sehingga pencegahan sejak dini bisa diterapkan maksimal," ujarnya.

Ia menambahkan, "Namun bila oknum tersebut tak terbukti selama penyidikan aparat harus memberi konpensasi.

Zaini meyakini berkembangnya kelompok teroris disebabkan atas pembiaran berkembangnya paham radikal. Karena itu aparat harus diberi wewenang untuk menuntaskan dari hulu hingga hilir.

Mantan anggota DPR periode 2009-2014 itu pun mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) bila DPR tak kunjung kelar membahas RUU tersebut.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mendesak DPR RI dan sejumlah kementerian terkait untuk segera menyelesaikan RUU Tindak Pidana Terorisme.

"Saya juga meminta kepada DPR dan kementerian-kementerian yang terkait yang berhubungan dengan revisi undang-undang tindak pidana terorisme yang sudah kita ajukan pada bulan Februari 2016 yang lalu," kata Presiden Jokowi di JI Expo Jakarta pada Senin usai menghadiri peresmian Rakornas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat, dan Daerah Tahun 2018.

Menurut Presiden, DPR RI dapat menyelesaikan RUU tersebut pada sidang mendatang, yaitu 18 Mei 2018. Jokowi menjelaskan undang-undang itu nantinya dapat memperkuat Polri untuk melakukan penindakan dan pencegahan terhadap terorisme. "Kalau nantinya di bulan Juni pada akhir masa sidang hal ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan Perppu," tegas Presiden.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengesahkan RUU Terorisme. Hal itu dikatakannya pasca kejadian meledaknya bom di tiga gereja di Surabaya pada Minggu, 13 Mei pagi.

Tito menjelaskan UU Terorisme penting sebagai dasar kepolisian melakukan penindakan terhadap teroris karena pihak Kepolisian tahu ada sel-sel teroris namun tidak bisa menindak kalau mereka tidak melakukan aksi. Dia mengatakan, UU Anti-terorisme yang berlaku saat ini, Densus 88 Antiteror baru bisa bertindak jika para terduga teroris melakukan aksi atau sudah jelas ada barang buktinya.


(MBM)