Jakarta: Kementerian Dalam Negeri diminta untuk segera menelusuri sekitar 2.800 kartu tanda penduduk elektronik dalam kardus yang tercecer di Cikande, Serang, Banten.
"Kemendagri harus segera menyampaikan klarifikasi mengenai asal usul dan penyebab ribuan KTP-el bisa tercecer hingga ditemukan warga," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Jakarta, Rabu, 12 September 2018.
Bamsoet, mendorong Kemendagri untuk meminta penjelasan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Serang, mengenai penyebab tercecernya KTP-el tersebut. Dan segera memusnahkannya.
Baca: 2 Ribu KTP-el Tercecer di Pembuangan Sampah di Banten
Mantan ketua Komisi III DPR RI itu menambahkan, kasus tercecernya ribuan KTP-el tersebut harus jadi perhatian serius bagi Kemendagri dan Polri. "Kalau perlu, Polri segera mengusutnya karena KTP-el ini rentan disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab," ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu juga meminta Kemendagri bergerak cepat dengan memerintahkan Disdukcapil Kabupaten Serang segera memusnahkan ribuan KTP-el rusak atau yang tak terpakai dan jangan sampai disalahgunakan.
Menurut Bamsoet, hal lain yang perlu diantisipasi adalah potensi KTP-el rusak saat dicetak. Sehingga Kemendagri harus memastikan fasilitas perekaman data kependudukan lainnya di Disdukcapil setiap daerah di Indonesia, apakah tersedia dan dapat berfungsi dengan baik.
"Hal ini demi meminimalisasi kerusakan yang terjadi pada saat perekaman ataupun pencetakan KTP-el," paparnya.
(YDH)
Data penduduk yang telah direkam di KTP-el segera menjadi syarat wajib jika seseorang ingin mengajukan pinjaman di bank.
Hingga kini, sudah ada 186,87 juta penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el.
KSEI memperpanjang kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) dalam pemanfaatan dat…
Mendagri Buka-bukaan soal KTP-el dan Racun Demokrasi - Part 3
Mendagri Buka-bukaan soal KTP-el dan Racun Demokrasi
Mendagri Buka-bukaan soal KTP-el dan Racun Demokrasi - Part 2
Mendagri Buka-bukaan soal KTP-el dan Racun Demokrasi
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui perlu ada revitalisasi di Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mempertanyakan tupoksi anggota DPR mengatur Dana Alokasi Khusus …
Pengurangan penonton perlu dilakukan untuk mencegah hal yang diinginkan, seperti kekacauan di lokasi hingga ancaman keamanan.…
Ada beberapa pembahasan revisi undang-undang yang sulit dituntaskan.
Pengalihan fungsi sertifikat dapat merugikan masyarakat.
Sidang Tanwir Muhammadiyah ini berlangsung di Bengkulu pada 15-17 Februari 2019.
Inas menjelaskan pergantian harus melalui mekanisme pemberhentian Wapres terlebih dahulu.
Acara yang sejatinya menghadirkan dua capres itu hanya dihadiri capres nomor urut 01, Joko Widodo.
Hal ini dilakukan agar masyarakat Ibu Kota memiliki tempat tinggal yang layak.
Gibran menilai keberadaan tagar #UninstallBukalapak lebay.
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…
