Pengguna Media Sosial agar Lebih Beradab

   •    Selasa, 29 Nov 2016 10:22 WIB
undang-undang ite
Pengguna Media Sosial agar Lebih Beradab
AFP Photo

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemberlakuan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disambut positif berbagai kalangan. Pakar pemasaran digital dan media sosial, Anthony Leong, menyebut revisi itu bertujuan menerapkan etika sosial di masyarakat pada dunia digital.

"Ini sebuah potret implementasi norma yang ada di dunia nyata diberlakukan di dunia digital atau media sosial. Sangat penting diberlakukan agar pengguna media sosial punya koridor yang tidak boleh dilanggar," kata Anthony Leong di Jakarta, Senin (28/11/2016).

Dalam revisi UU ITE itu dijelaskan masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, ataupun SARA yang mengundang kebencian. Anthony juga mengapresiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mendengarkan kajian Asosiasi Pengusaha Digital Indonesia tentang filterisasi konten.

"Jangan terus tebar kebencian. Jika terus dilakukan, yang terjadi ialah disintegrasi bangsa. Konflik di media sosial semoga akan terminimalisasi dan hilang jika adanya payung hukum undang-undang ini," kata Anthony yang juga Komisaris PT Indo Menara Digital.

Cegah Kriminalisasi

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani menegaskan salah satu poin dalam revisi itu ialah tidak ada proses penahanan terlebih dahulu bagi pihak yang tertuduh atas pelanggaran UU tersebut, yang biasa disebut sebagai kriminalisasi.

Menurut Samuel, penurunan ancaman pidana dalam revisi itu bertujuan pihak penegak hukum tidak menahan terlebih dahulu pihak tertuduh.

"Kalau ancaman di atas 5 tahun, penegak hukum bisa menahan tertuduh. Inilah yang selama ini menjadi permasalahan, seperti kasus Prita Mulyasari," ujar Samuel yang juga mantan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia itu.

Poin lain dari revisi UU ITE ialah terkait dengan right to be forgotten atau hak untuk dilupakan.
Poin itu mengatur soal kewajiban menghapus informasi elektronik yang tidak relevan.

"Untuk poin ini, kami sedang tunggu peraturan pemerintahnya bagaimana sebab untuk menghapus konten yang sudah di-posting dan tersebar luas sangat sulit. Misalnya ada video yang tidak senonoh diunggah di media sosial, sedangkan si pemilik video tersebut sudah menghapus di akunnya," jelas Samuel.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta mengatakan revisi itu lebih manusiawi. "Ini dapat membentuk bangsa yang beradab," ujarnya.

Menurut Sukamta, spirit utama dari revisi ada dua, dari sisi masyarakat dan dari sisi pemerintah.

Dari sisi masyarakat agar kebebasan mereka mengeluarkan pendapat bisa lebih sopan. Pemerintah pun, kata dia, bisa memblokir konten ilegal.

Dengan demikian, masyarakat hanya tersuguhi informasi-informasi yang sehat, mencerdaskan, membangun, valid, dan bermanfaat.

Senada, Wakil Ketua DPR Fadli Zon percaya bahwa UU ITE itu merupakan penjabaran dari konstitusi yang melindungi kebebasan berpendapat. Namun, ia meminta aparat penegak hukum agar tak mudah menetapkan tersangka dalam kasus ini dan tak tebang pilih.

"UU itu mengelaborasi yang jadi garis konstitusi kita. Harusnya tidak mudah mengenakan (delik) itu kecuali sudah keterlaluan," kata dia. (Media Indonesia)


(TRK)