Peserta Pemilu Diminta Kampanye Sesuai Aturan

Faisal Abdalla    •    Rabu, 17 Oct 2018 17:26 WIB
pilpres 2019pemilu serentak 2019
Peserta Pemilu Diminta Kampanye Sesuai Aturan
Komisioner KPU Wahyu Setiawan - Medcom.id/Faisal Abdalla.

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta seluruh peserta pemilu menaati semua aturan kampanye. Kampanye di fasilitas pemerintah, rumah ibadah, dan fasilitas pendidikan dilarang. 

"Semua pihak harus menghormati larangan itu," tegas Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Oktober 2018. 

Wahyu mengatakan larangan berkampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan fasilitas pendidikan tertuang dalam Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Larangan itu tetap berlaku meski tak diatur dalam Peraturan KPU (PKPU). 

"Tentu saja PKPU akan berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang melarang beberapa tempat itu sebagai tempat kampanye. Jadi itu clear diatur dalam undang-undang," tandas dia. 

(Baca juga: Larangan Kampanye di Sekolah Sesuai UU)

Wahyu juga tak melarang kepala daerah ikut berkampanye. Tapi, ada aturan yang harus tetap dipatuhi. 

"Jika pejabat negara akan berkampanye, ada prosedur yang harus dilewati. Misalnya izin, cuti, dan sebagainya," tutur dia. 

Meski begitu, KPU melarang kepala desa atau perangkat desa terlibat dalam kampanye. Peserta pemilu juga dilarang melibatkan perangkat desa dalam kegiatan kampanye. 

"Dilibatkan saja tidak boleh. Apalagi melibatkan diri. Pengertiannya (perangkat desa) dilibatkan atau melibatkan tidak boleh," tandas dia. 


 


(REN)