Bawaslu Diminta Proaktif

Rudy Polycarpus    •    Senin, 27 Nov 2017 10:06 WIB
kampanye hitam
Bawaslu Diminta Proaktif
Ilustrasi Bawaslu--MI/SUSANTO

Jakarta: Direktur Eksekutif Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk proaktif. Bawaslu diminta tak menunggu laporan masyarakat untuk menindak tegas pelaku kampanye hitam selama pilkada maupun pilpres.

Menurut Veri, selama ini Bawaslu terkesan menunggu dan kurang sigap menyikapi kampanye hitam. Padahal, Bawaslu semakin memiliki kewenangan kuat.

"Selama ini kurang ada keberanian petugas Bawaslu di lapangan untuk menindak pelanggaran-pelanggaran pemilu. Pelangaran pidana pemilu dan pemilu itu sendiri harus dilihat sebagai satu rangkaian," kata Veri, ketika dihubungi, Minggu, 26 November 2017.

Baca: Bawaslu Dorong Netizen Beretika Cegah Kampanye Hitam

Di luar upaya memperkuat regulasi, tandasnya, pemerintah juga memerlukan penguatan sumber daya dalam memberantas penyebar hoaks maupun ujaran kebencian. 

Sebab, kemampuan para pelakunya terus meningkat. Misalnya penyebaran ujaran kebencian. Identitas akun yang mereka buat rata-rata palsu, bahkan ada yang mencatut identitas orang lain. 

Selain menyebar informasi menyesatkan, modus semacam itu juga bagian dari upaya adu domba memecah belah masyarakat.

Veri berharap Peraturan Bawaslu No. 12 Tahun 2017 bisa menjadi payung hukum yang efisien untuk menindak tegas pelaku pelanggaran pidana pemilu, seperti kampanye hitam. Bahkan, jika ada calon yang nekat memfitnah dan memecah persatuan, ia berharap ada tindakan administratif berupa diskualifikasi. 

Di sisi lain, Veri mengakui Bawaslu belum memiliki perangkat yang lengkap dalam pengawasan.
"Pembuktiannya memang cukup sulit karena pelaku terus berinovasi. Bawaslu bisa bekerja sama dengan institusi lain seperti kepolisian maupun Kominfo dalam rangka Gakkumdu," tandasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, penggunaan teknologi informasi juga bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan informasi tahapan-tahapan pemilu serta potensi pelanggaran di setiap tahapan.



(YDH)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

1 month Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA