PKS akan Ajukan Kasasi ke MA untuk Pecat Fahri Hamzah

Ilham wibowo    •    Jumat, 15 Dec 2017 10:58 WIB
pks
PKS akan Ajukan Kasasi ke MA untuk Pecat Fahri Hamzah
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Foto: MI/Susanto

Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait rencana pemecatan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Keputusan itu dilakukan menyusul putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menolak banding PKS atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 
"Bukan sesuatu yang istimewa, biasa-biasa saja. Jangan bahagia dulu karena otomatis kami akan kasasi, PKS akan kasasi ke MA," kata Ketua Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP PKS, Zainudin Paru saat dihubungi, Jumat, 15 Desember 2017.
 
Zainudin menegaskan, keputusan PKS untuk mengganti Fahri mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Dalam Pasal 87 ayat 2 huruf d disebutkan bahwa partai boleh mengganti alat kelengkapan dewan di semua komisi di DPR, termasuk jabatan pimpinan yang menjadi hak perwakilan Fraksi PKS.
 
"Jadi dapat mengganti putusan PKS di DPR maupun MPR kapan saja, tidak mengacu pada putusan itu (pengadilan)," kata Zainudin.
 
Pengajuan kasasi akan dilakukan setelah salinan putusan banding diterima DPP PKS. Zainudin optimistis putusan akan berubah untuk segera memecat Fahri.
 
"Fahri sampai kapanpun tidak akan lebih besar dari partai dan Fahri tidak akan kembali menjadi kader PKS dengan kondisi dan sikap dia seperi hari ini," bebernya.

Baca: Fahri Hamzah Anggap Pemecatan Dirinya Salah Rute

Sebelumnya, Fahri Hamzah menganggap enteng sikap PKS yang meminta dirinya mundur. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang memenangkan Fahri pun menjadi patokan.
 
"PKS memecat (Fahri dari pimpinan DPR) rutenya salah," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis, 14 Desember 2017.
 
Fahri menilai dirinya masih sah sebagai kader PKS dan seluruh  jabatan yang melekat. Keputusan memenangkan gugatan Fahri itu tercantum dalam Nomor Perkara 214/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL. Tak hanya itu, putusan di Pengadilan Tinggi Jakarta pun menolak banding PKS.
 
"Pemecatan itu kan ditolak pengadilan, dan mengatakan kembalikan posisi Fahri Hamzah sebagai kader PKS, sebagai anggota DPR, malah pimpinan DPR disebut di pengadilan," ungkap Fahri.
 
Fahri menilai, surat dorongan pemecatan dirinya yang dilayangkan kepada pimpinan DPR bisa dipatahkan. Fahri menganggap upaya PKS akan sia-sia.
 
"Kita mesti ikut itu, karena pengadilan adalah hukum. Semua sudah ada jadwalnya, hidup kita ini jangan dibikin neko-neko, santai aja," ucap Fahri.
 
Dorongan pemecatan terhadap Fahri muncul saat penutupan sidang paripurna DPR pada Senin 11 Desember 2017.  PKS mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan berkirim surat bernomor 509/EXT-FPKS/DPRRI/XII/2017 kepada Pimpinan DPR.
 
Surat tersebut tertulis bahwa PKS mengusulkan Ledia Hanifa Amaliah sebagai Pimpinan DPR menggantikan Fahri. Dalam surat itu, Fraksi PKS juga menganggap pergantian Fahri sesuai dengan Peraturan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tatib DPR.




(FZN)